Berita  

6 Orang Tersangka Pejabat di Bangkalan Seharusnya Mundur Diri dari Jabatan

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
6 Orang Tersangka Pejabat di Bangkalan Seharusnya Mundur Diri dari Jabatan

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.-

Melalui proses penyidikan secara inten oleh KPK maka ditetapkan 6 pejabat tinggi di Kabupaten Bangkalan menyandang status tersangka.
Dijelaskan dalam ketetapan MPR RI no VI Tahun 2001 bahwa setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar serta harus memiliki keteladanan.

Dalam kaitannya Amir Hamzah selaku LSM Gerbang Timur memberikan penjelasannya terkait kasus yang berkembang saat ini di Bangkalan.
Pemimpin dan pejabat di Bangkalan yang rumah atau kantor mereka yang sudah digeledah KPK dan kini berstatus tersangka diminta berjiwa besar untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Hal itu dimaksudkan agar budaya malu sebagai budaya masyarakat Madura yang menjadi barometer umat Islam Indonesia tetap terjaga. Selain itu menurutnya masih terasa lekat bagi masyarakat Madura pada sebuah pepatah yang kini tetap diyakini secara umum. Disamping berdasarkan ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001 mereka dipilih melalui proses politik.

BACA JUGA :  Pemerintah Targetkan Ekonomi Tumbuh Kisaran 5,9 Persen Tahun 2023

“Pada TAP MPR tersebut sudah jelas dibahas tentang Etika Berbangsa dan Bernegara dituntut semua elit politik atau pejabat yang menyandang status tersangka dalam sebuah kasus pidana untuk undur diri dari jabatannya dan tidak harus menunggu status terdakwa. Apalagi mereka adalah termasuk orang Madura yang kental dengan sebuah pepatah mengatakan ‘Daripada Putih Mata Lebih Baik Putih Tulang, malu kan’ ungkapnya kepada media. Selasa, 1/11.

Amir Hamzah juga mengatakan, di berbagai daerah di Indonesia sudah banyak kasus kasus serupa seperti yang ada di Kabupaten Bangkalan, akan tetapi mereka sadar diri turun dari jabatannya. Itu dilakukan demi menjunjung tinggi sebuah martabat, kehormatan, serta etika untuk menebus kesalahan serta berupaya memperbaikinya. Selain itu agar tata pemerintahan di Kabupaten Bangkalan dapat berjalan dengan lancar tidak ada campur tangan orang orang seperti mereka, imbuhnya.

BACA JUGA :  Nataru, Polres Trenggalek Gelar Pemeriksaan Kesehatan Hingga Tes Urine

Amir Hamzah menegaskan apa yang dia katakan bukan semata mata untuk memprovokasi akan tetapi kesemuanya demi kemaslahatan masyarakat Bangkalan. Disamping itu untuk mengingatkan kepada semua pejabat dan pemimpin di Bangkalan setidaknya berfikir tentang kemajuan dan kemakmuran masyarakat Kota Dzikir dan Sholawat.

Tinggalkan Balasan