Abdi Hakim Ad-Hoc PHI Gresik: Kita Harus Hormati Putusan MK, Terkait UU Cipta Kerja

Abdi Hakim Ad-Hoc PHI Gresik: Kita Harus Hormati Putusan MK, Terkait UU Cipta Kerja

Surabaya –  Jurnal Hukum Indonesia.- Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Indrustial Kabupaten Gresik, Abdi menanggapi serta menjelaskan mengenai pro-kontra Putusan MK dalam UU Cipta Kerja yang sempat menjadi perbincangan serta penolakan oleh para pekerja serta masyarakat. Rabu  (15/06/2022).

Dalam putusan MK tentang UU cipta kerja Nomor 91/PUU-XV/2021, masyarakat banyak sekali menilai putusan MK tersebut dinilai aneh, serta rancuh.

Selain itu, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disahkan menjadi UU. Di dalamnya, diatur tentang klaster ketenagakerjaan yang bertujuan meningkatkan lapangan kerja serta perlindungan bagi pekerja.

Adapun UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, sebagai berikut :

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Pemberian uang kompensasi PKWT sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh.

PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Alih Daya/Outsourcing

Pekerja/buruh pada perusahaan alih daya tetap mendapat perlindungan atas hak-haknya.

Dalam hal terjadi pergantian perusahaan alih daya, pekerja/buruh tetap dijamin kelangsungan kerjanya dan hak-haknya.

BACA JUGA :  Polresta Sidoarjo Gerebek Agen Minuman Alkohol Tidak Berizin

Upah Minimum (UM)

UM wajib ditetapkan di tingkat Provinsi (UMP), sedangkan UM Kab/Kota dapat ditetapkan dengan syarat tertentu (pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta diatas UMP).

Kenaikan UM mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah.

UM yang telah ditetapkan sebelum UU Cipta Kerja tidak boleh diturunkan.

Tenaga Kerja Asing (TKA)

TKA hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu

Kemudahan RPTKA hanya untuk TKA Ahli.

Pesangon

Pekerja/buruh yang mengalami PHK tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan kompensasi PHK 25 kali upah, yang terdiri atas 19 kali ditanggung pemberi kerja dan 6 kali ditanggung Pemerintah melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan Pemerintah.

Tidak mengurangi manfaat JKK, JKm, JHT, dan JP.

Pembiayaan JKP bersumber dari pengelolaan dana BPJS Ketenakerjaan dan APBN.

BACA JUGA :  Solid, Penanganan Bencana Di Lumajang Patut Jadi Contoh Dunia

Waktu Kerja

Ketentuan waktu kerja tetap sesuai dengan UU 13 Tahun 2003, dan terdapat penambahan pengaturan waktu kerja yang lebih fleksibel untuk pekerjaan tertentu (misalnya pekerjaan paruh waktu, pekerjaan dalam ekonomi digital dll).

Namun beberapa masyarakat menuai polemik dan banyak bertanya mengenai UU Cipta Kerja, katanya inkonstitusional, kok ada bersyarat, katanya ada bertentangan dengan UUD 1945? namun kok masih berlaku?, padahal sumber UU adalah UUD.

Abdi menjelaskan dalam beberapa temen yang mengajak diskusi baik dalam internal maupun eksternal, “Putusan MK sudah tepat, kenapa? kita ini orang hukum, kita kan sudah mengetahui putusan MK itu yang bersifat final and binding, maka kita harus menghormati sebagai Aparat Penegak Hukum (APH), meskipun dampaknya belum selesai, tapi putusannya seselasi,” terangnya dalam sesi wawancara oleh awak Media Jurnal Hukum indonesia, pada Jumat (10/06/2022).

Bahwa didalam konstitusi UUD 1945, hak-hak warga negara itu tidak semua diatur dalam UU, paling banyak diatur dibawah UUD 1945, diantaranya hak pekerja, itu sudah diatur didalam konstitusi.

BACA JUGA :  Ini 5 Sikap Pemerintah Soal Kisruh Pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas Purworejo

“Pada UUD 1945, perlindungan pekerja untuk mendapatkan imbalan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sehingga apapun norma turunannya itu harus menuju kesana, perlindungan, sesuai harkat, sesuai martabat,” ungkapnya.

Sehingga hak pertama secara konstitusi,  hak pekerja itu sebenernya dapat diartikan merupakan hak konstitusi juga, yang sudah dilindungi oleh UUD 1945.

“Kita sebagai masyarakat indonesia yang berasaskan negara hukum, harus mengikuti putusan MK mengenai UU Cipta Kerja yang sudah dilindungi oleh UU, walaupun menuai polemik, demi kemaslahatan pekerja dan kesejahteraan negara ini,” imbuhnya.
Abdi juga menyatakan ” adanya pro-kontra sebagai suatu dinamika hukum, maka ucapan seorang hakim di ruang sidang akan menjadi hukum bagi para pihak yang berperkara, sedangkan yang diucapkan di ruang publik sesuai tanggapannya diatas akan menjadi hukum bagi dirinya sendiri”. (Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan