Amira Paripurna : Peninjauan Kembali (PK) Tak Seharusnya Dibatasi, Demi Rasa Keadilan

Amira Paripurna : Peninjauan Kembali (PK) Tak Seharusnya Dibatasi, Demi Rasa Keadilan

Surabaya – Jurnal Hukum Indonesia.- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jatim bekerjasama dengan Nusakom Pratama Institue menggelar diskusi terbatas dengan tema “Peninjauan Kembali (PK), Mengapa Dibatasi?”.dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dibidang hukum. Digelar di Aula PWI Jatim. Sabtu (11/6/2022)

Adapun narasumber yang dihadirkan
DR,Siti Marwiyah,SH,MH, pakar hukum dari Rektor Universitas Dr, Soetomo.
Amira Paripurna,SH,LLM,PH.D, pakar hukum pidana dari  Universitas Airlangga (Unair) Surabaya,
DR,Ari Junaedi,SH,M.SI,Direktur Nusakom Pratama Institue, Ari Junaedi selaku moderator mengatakan, Lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menahan atau memenjarakan satu orang tidak bersalah, itu masih terjadi di dunia peradilan di tanah air kità, banyak kasus salah tangkap hingga salah vonis masih terus terjadi.
Menanggapi hal itu,?Siti Marwiyah menilai keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan keadilan hukum. Menurutnya, masyarakat bisa memanfaatkan PK untuk mendapat keadilan hukum akibat kesalahan putusan di Mahkamah Agung (MA).
MK sebagai lembaga negara baru produk reformasi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan perbaikan dalam penegakan hukum. “Unsur politik juga mempengaruhi sistem peradilan di Indonesia sehingga beberapa putusan menjadi tidak adil sehingga diperlukan upaya hukum yang memenuhi unsur keadilan,” katanya.
Sementara itu, Amira Paripurna menyebut bahwa PK seharusnya tidak perlu dibatasi karena dalam beberapa kasus hukum pidana yang terjadi di seluruh dunia, sering terjadi kesalahan atau error dalam sistem peradilan hukum di seluruh dunia. Menurutnya, di Belanda yang menjadi ‘kiblat’ hukum Indonesia, proses PK tidak dibatasi dengan catatan ditemukan novum atau bukti baru yang bisa diajukan dalam persidangan.
Dalam Komite Pembaharuan KUHP memandang pengajuan PK lebih dari satu kali merupakan langkah tepat karena sejalan dengan alasan keadilan dan perlindungan HAM.
“Menurut saya sebaiknya PK ini memang tidak perlu dibatasi dengan alasan setiap tersangka perlu mendapat keadilan seadil-adilnya. Catatannya adalah dibuat kriteria novum dalam perkara tersebut,” jelas Amira Paripurna.
Sedangkan Ari Junaedi sempat menyinggung banyaknya pencari keadilan gagal menggapai keadilan yang hakiki meski memiliki fakta baru (novum) lantaran harus kandas dengan aturan yang membelenggu. Termasuk di dalamnya ada unsur kepentingan politik dalam pembatasan upaya PK.
“PK merupakan salah satu bagian dari upaya hukum luar biasa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada esensinya, PK merupakan sarana bagi terpidana atau ahli warisnya untuk memperoleh keadilan dan melindungi kepentingan terpidana,” pungkasnya.
Mengingat pentingnya PK sebagai upaya mencari keadilan bagi terpidana, akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan No. 34/PUU-XI/2013, mempertegas bahwa pengajuan peninjauan kembali pada perkara pidana tidak seharusnya dibatasi jumlah pengajuannya.
Melalui putusan ini, MK menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang menguraikan permintaan PK hanya dapat dilakukan satu kali saja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
Kasus-kasus yang menyita perhatian publik karena kontroversi pembatasan PK diantaranya kasus kopi sianida Jessica, kasus pengambilalihan lahan penduduk oleh perusahaan di Surabaya serta rekayasa kasus yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
Kemudian kasus kopi sianida dengan “tersangka” Jessica Wongso pada tahun 2016 silam masih terus meninggalkan tanda tanya. Jessica hingga kini terus menunggu datangnya keadilan mengingat kejelasan perkara ini masih “abu-abu”.

BACA JUGA :  GERCEP TNI AL BANTU MASYARAKAT KORBAN BANJIR DI ACEH

Tinggalkan Balasan