Berita  

Atasi Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Gandeng Kepolisian

Atasi Penunggak Iuran, BPJS Kesehatan Gandeng Kepolisian

Surabaya — Jurnal Hukum Indonesia.- Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jawa Timur I Made Puja Yasa mengungkapkan, pihaknya menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim untuk tindak lanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, tentang optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Inpres tersebut memberikan wewenang kepada kepolisian untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pemberi kerja selain penyelenggara negara yang belum melaksanakan kepatuhan pembayaran iuran Program JKN,” jelas Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim.

BPJS Kesehatan Jawa Timur menggandeng Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jatim untuk mengatasi penunggak iuran.

BACA JUGA :  Bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia HM. Jusuf Kalla dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Gubernur Khofifah Hadiri Peresmian Masjid Al Fattah Tulungagung

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim mengatakan, terdapat tiga hal yang menjadi tujuan pelaksanaan Program JKN, yaitu kemudahan akses peserta mendapatkan pelayanan kesehatan, pemerataan distribusi dan kualitas layanan serta proteksi finansial dalam hal pembiayaan pelayanan Kesehatan.

“Inpres Nomor 1 Tahun 2022 hadir untuk memastikan ketiga hal tersebut terpenuhi, untuk itu dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak salah satunya dengan kepolisian,’’ ucap Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim.

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Jatim menjelaskan, jika upaya sosialisasi telah dilakukan namun masih terdapat Badan Usaha yang menunggak, maka akan dilakukan upaya mediasi oleh Kepolisian agar Badan Usaha yang menunggak tersebut membayar tunggakan iuran JKN.

BACA JUGA :  Tinjau Pabrik di Palembang, Kapolri Minta Produksi Minyak Curah Ditingkatkan

‘’Terakhir, akan dilakukan proses litigasi jika semua upaya diatas telah ditempuh namun tidak terdapat penyelesaian. Upaya litigasi akan dilakukan dengan berdasarkan pada Pasal 55 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Namun sekali lagi, upaya litigasi merupakan upaya terakhir jika sosialisasi dan mediasi dilakukan namun tidak tercapai,’’ jelasnya.

Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Kasubdir Tipiter) Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Windy Syafutra menambahkan, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya instruksi Kapolri agar jajaran kepolisian melaksanakan penegakan hukum di bidang jaminan sosial.

BACA JUGA :  KETUM JALASENASTRI BERI PEMBEKALAN PARA ISTRI WISUDAWAN STTAL

“Dan kami berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk melaksanakan sosialisasi bersama mengenai penegakan kepatuhan pembayaran iuran Program JKN,” jelas Kasubdir Tipiter.

Tinggalkan Balasan