Berita  

Bersama LSM BCW, Gerbang Timur Gelar Audiensi di Kantor DPRD Bangkalan

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Bersama LSM BCW, Gerbang Timur Gelar Audiensi di Kantor DPRD Bangkalan

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.–

Pada aksi damai yang dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Gerbang Timur bersama LSM BCW (Bangkalan Corruptions Watch) yaitu menggelar audiensi di kantor DPRD kabupaten Bangkalan. (Rabu, 28/12)
Aksi yang dilakukan menyoal tentang izin pendirian pasar modern yang dianggap selama ini tidak sesuai dengan ketetapan peraturan daerah (perda) khususnya pasar modern yang beroperasi di daerah kecamatan Blega.

Pada acara tersebut dihadiri oleh ketua komisi B Moh. Rokib dan H. Samsul beserta dua anggotanya, Moh. Yudistira.SE.MM Analis Ahli Madya mewakili kepala dinas DPMPTSP dan anggota, perwakilan dinas Satpol PP, serta melibatkan dinas Perdagangan kabupaten Bangkalan. Namun sangat disayangkan ketua dan perwakilan komisi A yang membidangi dalam hal ini tidak bisa hadir untuk memberikan pengarahan.

Pada acara tersebut Amir Hamzah selaku ketua Gerbang Timur mengungkapkan, berdirinya pasar modern yang ada selama ini dianggap tidak sesuai dengan Perda yang sudah ditetapkan oleh Bupati Bangkalan. Padahal sudah diatur pada pasal 7 Perda nomor 5 tahun 2016. Disebutkan bahwa pendirian pasar modern harus memiliki jarak antar pasar rakyat minimal radius 3 km, jarak antar pasar tradisional dapat kurang dari radius 3 km dengan syarat jam buka tidak bersamaan atau jenis barang yang dijual
tidak sama.

Dengan melihat kondisi tersebut, Amir Hamzah menilai dalam hal ini pengelola pasar modern telah melanggar perda yang sudah ada. Sehingga menurutnya kondisi seperti itu dikhawatirkan akan berdampak tidak baik terhadap pasar tradisional yang berada di sekitarnya.
Hal itu perlu adanya ketegasan dari pihak terkait dalam menangani polemik yang ada agar tidak berpotensi munculnya konflik antar pelaku usaha.
“Kalau saya melihat saat ini berdirinya pasar modern yang ada di wilayah Blega sudah tidak lagi memperhatikan adanya perda dan perbub, bahkan dengan seenaknya saja beroperasi dalam satu wilayah pasar tradisional. Saya harap ini harus dijadikan pertimbangan bagi pihak terkait agar cepat ditindak tegas, jika tidak kami akan menurunkan seribu massa untuk menutupnya ” ungkap Amir Hamzah.

Dari permasalahan yang disampaikan, Yudistira menjelaskan, pada dasarnya izin yang diberikan kepada semua pengelola pasar modern sebenarnya sudah diamanatkan oleh Bupati Bangkalan beberapa tahun lalu. Kini pihaknya hanya melanjutkan apa yang sudah menjadi ketetapan.
Kata Yudistira, semua bentuk perizinan terkait dengan hal itu saat ini sudah bisa diakses melalui sistem OSS (Online Single Submission) yaitu sistem perizinan berbasis teknologi informasi.
Terkait dengan pasar modern yang sudah ada pihaknya akan mengevaluasi kembali.
“Kami hanya menjalankan tugas dan melanjutkan apa yang sudah ada.Terkait dengan perizinan atau rekom saat ini kami sudah tidak lagi memberikannya kepada semua pelaku usaha secara langsung, karena kini bisa melalui OSS sistem online” terang Yudistira.

Sementara itu Syukur Sabidin selaku ketua BCW memaparkan, dengan adanya sistem OSS ini fungsi daripada DPMPTSP menjadi lemah. Karena menurutnya semua pelaku usaha pasar modern dengan seenaknya saja menentukan titik usahanya sekalipun hal itu telah melanggar aturan. “Itu bukan berarti dinas perizinan lepas dari tanggungjawab, melainkan ini sudah menjadi aturan yang harus dijalankan” cetusnya.

BACA JUGA :  Aksi Protes Kematian Mahsa Amini di Paris Ricuh

“Sekarang apa gunanya perda dan perbub kalau semuanya dilanggar dan bebas memilih titik untuk bidang usahanya. Kalau perlu perda dan perbub itu direvisi untuk memberikan keseimbangan kepada pasar tradisional dan pasar rakyat” imbuhnya.

Selain itu Syukur Sabidin menegaskan kepada komisi A DPRD Bangkalan yang membidangi dalam hal ini untuk memberikan himbauan kepada dinas terkait agar tidak lagi memberikan izin terhadap pendirian pasar modern, sebelum ada kesepakatan rapat bersama dengan beberapa elemen yang ada.

Juga disampaikan H. Samsul wakil ketua Komisi B DPRD kabupaten Bangkalan agar DPMPTSP dalam waktu dekat segera menghadirkan semua pengelola pasar modern di kabupaten Bangkalan untuk melakukan koordinasi dan evaluasi melalui rapat bersama. Hal ini dimaksudkan agar segera membuat kesepakatan perihal perlindungan pasar rakyat dan penataan pasar modern.
“Secepatnya setelah hasil audiensi ini disepakati, dinas perizinan segera memanggil semua pengusaha pasar modern untuk melakukan koordinasi dan pendataan kembali terhadap perizinannya, serta segera buat kesepakatan” tegas H. Samsul.

Tinggalkan Balasan