Berita  

Bupati Probolinggo Non Aktif Hasan Aminuddin Dan Puput Tantriana Sari, Divonis 4 Tahun Penjara Terbukti Bersalah Melanggar Pasal 12 a UU Tipikor

Bupati Probolinggo Non Aktif Hasan Aminuddin Dan Puput Tantriana Sari, Divonis 4 Tahun Penjara Terbukti Bersalah Melanggar Pasal 12 a UU Tipikor

Surabaya – Jurnal Hukum Indonesia.- Sidang perkara korupsi pengaturan jabatan kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan agenda pembacaan putusan oleh ketua majelis hakim Dju Johson Mira M, didalam amar putusannya terdakwa Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Keduanya dinyatakan terbukti bersalah, Kamis (2/6/2022)

“Menyatakan terdakwa Puput Tantriana Sari dan terdakwa Hasan Aminuddin secara bersama-sama terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar hukum melanggar Pasal 12a Undang-undang Tipikor. Selain pidana 4 tahun penjara, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar denda masing-masing Rp200 juta subsidair dua bulan kurungan. Tidak hanya itu, khusus untuk terdakwa Tantri, diwajibkan mengganti kerugian negara sebesar Rp20 juta subsidair enam bulan kurungan.

BACA JUGA :  Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP H. Arteria Dahlan Kunjungan Kerja di Polres Tulungagung

Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut kedua terdakwa dengan pidana delapan tahun penjara dipotong masa tahanan. Keduanya juga dituntut membayar denda Rp800 juta dan, khusus terdakwa Tantri, diwajibkan mengganti kerugian negara Rp20 juta.

Baik pihak terdakwa maupun jaksa menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut.

Perkara tersebut berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK terhadap Tantri dan Hasan Aminuddin pada Agustus 2021 lalu. Saat itu, keduanya diduga melakukan transaksi terkait jual beli jabatan di tingkat desa dan kecamatan. Selain Tantri dan Hasan, beberapa orang juga jadi pesakitan dalam perkara ini.

BACA JUGA :  Modus Terima Uang Suap, Berikan Kunci Mobil, ke Ruang Hakim hingga Ketemu di SPBU

Selain perkara jual beli jabatan, penyidik KPK melakukan pengembangan untuk menjerat keduanya dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Sejumlah pihak, termasuk beberapa anggota keluarga Tantri dan Hasan, sudah diperiksa oleh KPK beberapa waktu lalu. Untuk TPPU, hingga kini KPK belum menetapkan satu orang pun sebagai tersangka.

Tinggalkan Balasan