Berita  

DEGRADASI MORAL APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
DEGRADASI MORAL APARAT PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Jurnal Hukum Indonesia.-

A. Pendahuluan :
Indonesia dikenal sebagai negara yang sangat indah, dan juga dikenal sebagai negara yang ramah dan bermoral. Namun untuk saat ini adanya bullying, korupsi, perampokan, narkoba, seks bebas, pelecehan seksual, pembunuhan, dan sebagainya, membuat anggapan tersebut semuanya menjadi sirna. Didalam suatu kehidupan tidak dapat dipungkiri pasti ada rona problematika. Patut diduga bahwa telah terjadi kemerosotan moral di lingkungan masyarakat Indonesia saat ini dan mengalami adanya gejala degradasi moral. Degradasi moral yang terjadi dibangsa ini melanda berbagai lini masyarakat, salah satunya yang sering terjadi pada sektor aparat keamanan. Penegak hukum tentunya memiliki peranan sangat penting bagi suatu sistem penegakan hukum di Indonesia. Karena ditangannya lah penyelesaian perkara yang terjadi dapat memberikan solusi yang terbaik, namun faktanya (kenyataannya) saat ini masih ada aparat keamanan yang bertindak tidak sesuai dengan fungsinya malah terkesan bersikap amoral dan tentunya jauh dari harapan para pendiri bangsa ini. Menurut E.H. Sutherland dan D.R. Cressey (1960) ada beberapa penyebab seseorang atau kelompok melakukan suatu tindak kejahatan, yang pertama adanya motif persoalan ekonomi dari pelaku kejahatan tersebut, lalu yang kedua pelaku kejahatan berasal dari mereka yang memiliki rasa kehormatan atau harga diri yang rendah sebagai konsekuensinya mereka tidak terlalu merasa terbebani jika suatu saat tertangkap sebagai seorang penjahat. Memang benar telah terjadi suatu fenomena degradasi moral dalam diri para aparat penegak hukum di negara kita ini, sehingga mengakibatkan terhambatnya upaya penegakan hukum yang sedang dibangun, serta melumpuhkan semua proses penegakan hukum tersebut. Sangat miris dan memprihatinkan mengingat mereka adalah aparat yang semestinya dapat menjadi teladan moral bagi masyarakat untuk menciptakan wibawa hukum, namun malah menjadi pelanggar dari hukum itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh HLA Hart (1965) dalam bukunya General Theory of Law and State, Hukum sebenarnya harus meliputi tiga unsur yakni kewajiban, moral, dan aturan. Oleh sebab itu hukum tidak bisa dipisahkan dari dimensi moral dan dimensi aturan.
Dengan adanya degradasi moral aparat penegak hukum tersebut maka dapat dijadikan satu pertanyaan yaitu “ bagaimana bisa seorang aparat hukum berpangkat yang tidak rendah, berpenghasilan lebih dari cukup dan memiliki kehormatan baik bagi dirinya sendiri maupun di mata orang lain, bisa melakukan tindak kejahatan yang memalukan ?!

Kita melihat kasus tersebut hanya contoh kecil yang menunjukkan betapa persoalan integritas moral dan etika para penegak hukum masih menjadi problem yang mengkhawatirkan di negara hukum ini. Memang ini sangat memprihatinkan pelanggaran etika, yang sejatinya menjunjung tinggi dan melindungi etika profesi sebagai penjaga keadilan dan ketertiban hukum di mata public, namun fakta yang terjadi mereka lebih kokoh melindungi korps nya daripada Lembaganya yang jelas merupakan rumah bagi pencari keadilan. Jika kualitas moral aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) seperti ini, lantas bagaimana penegak hukum yang bertanggung jawab atas kokohnya keadilan hukum di Indonesia ? Apalagi dikaitkan dengan hasrat dan tekad semua pihak untuk memberantas korupsi di negeri ini, integritas para penegak hukum tentu sangat penting. Apa jadinya bila moralitas, etika, dan akuntabilitas penegak hukum diragukan ?

BACA JUGA :  Pangkoarmada II Hadiri Pelantikan dan Rakerda DPC HKTI Se-Jatim

Kasus yang terungkap ke khalayak ramai itu sangat dimungkinkan ibarat gunung es, dengan kasus yang tidak terekspos, tidak terberitakan, atau tersembunyi mungkin jauh lebih banyak lagi. Terkait agenda pemberantasan korupsi maupun tindak pidana yang lainnya serta pembangunan ketertiban hukum dan keadilan, sangatlah penting untuk melihat kembali bagaimana reformasi hukum yang sedang dijalankan mampu membawa perbaikan pada integritas aparat penegak hukum, sebab Polisi, Jaksa dan Hakim mempunyai kedudukan yang strategis didalam proses peradilan.
Sudah barang tentu bahwa perilaku sejumlah aparat penegak hukum tersebut mendapat kecaman publik secara luas. Mereka dianggap tidak bermoral terhadap kehidupan masyarakat yang mendambakan keadilan dalam proses penegakan hukum. Mereka seolah hanya memikirkan kenyamanan dan kenikmatan hidup sendiri dan keluarganya saja, tanpa memikirkan kesulitan yang dihadapi oleh orang lain.
Perilaku tercela penegak hukum itu menggambarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di tengah banyak orang menuntut rasa keadilan di mata hukum. Sikap dan perilaku Polisi, Jaksa dan Hakim seperti itu jelas sangat melukai hati rakyat. Bagaimana kita bisa mau mempercayai kalau mereka yang konon siap membela kepentingan rakyat ?. Perumpamaan yang terjadi bisa diartikan dalam sebuah kalimat sebagai berikut : “ … Banyaknya penegak keadilan malah berbisnis, padahal seharusnya kebenaran yang dicari, jelas uang lebih sadis, baginya lembaran rupiah adalah apresiasi… “.

B. Pembahasan :
1. Aparat penegak hukum yang nakal.
Peristiwa yang sangat mencoreng nama Korps Penegak Hukum, lebih-lebih tatkala Aparat Penegak Hukum yang telah menerima remunerasi. Malahan ada yang berkomentar seperti ini : “ kalau masih ada Polisi nakal, Jaksa masih nakal, Hakim nakal maka remunerasi harus dibatalkan !! “. Terkesan komentar itu spontan dan emosional yang didasari rasa jengkel atas perbuatan yang dinilai keterlaluan. Tapi bagaimanapun, komentar tersebut terkesan berlebihan karena telah menggeneralisasi permasalahan.
Karena ulah oknum segelintir, tidak bisa memukul sama rata semua aparat penegak hukum. Reformasi birokrasi terhadap penegakan hukum dengan memberikan tunjangan kerja (remunerasi) yang semula dimaksudkan untuk menekan perilaku koruptif, ternyata tidak bisa memberi jaminan sepenuhnya. Pemberian remunerasi bukanlah layaknya obat yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Sebenarnya pemberian remunerasi itu sebagai sebuah reward bagi para penegak hukum agar kualitas bekerjanya lebih baik. Tetapi setelah diberikan remunerasi, ternyata perilakunya tidak berubah, bahkan jauh semakin lebih parah. Di beberapa negara yang sudah maju seperti Inggris, Jepang, China, maka remunerasi yang berarti tunjangan atau imbalan, sudah menjadi hal yang biasa baik di kantor Pemerintah maupun di kantor Swasta.

Latar belakang adanya pemberian remunerasi adalah agar mereka bisa bekerja lebih efisien dan maksimal sehingga memberikan output yang setara pula. Lain halnya dengan Negara Indonesia, remunerasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum tidak salah karena parameter kesejahteraan birokrat hukum sekarang dinilai dari seberapa besar penghasilan seseorang sehingga dia menjadi hidup layak di tengah-tengah masyarakat yang serba mengukur keberhasilan seseorang dari kacamata kesuksesan materi atau finansial saja. Perilaku korup di lingkungan penegak hukum karena disebabkan gaya hidup mewah (hedonis) sebagian besar aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim). Perilaku ini merangsang penegak hukum yang ada untuk mencari cara bagaimana mendatangkan uang sebanyak-banyaknya yang pada akhirnya akan mendorong kepada perilaku korup tersebut. Sementara itu rentetan kasus penyuapan, pemerasan, korupsi, penyalahgunaan obat terlarang telah membuktikan kalau profesi penegak hukum telah disalahgunakan menjadi sarana untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan mempergunakan hukum sebagai barang dagangan. bahkan di dunia penegakan hukum, KUHP pun diplesetkan menjadi “Kasih Uang Habis Perkara”.
Salah seorang mantan hakim agung Bismar Siregar pernah mengeluarkan anekdot mengenai hakim kepanjangan dari “hubungi aku kalau ingin menang”. Mengapa kinerja dan citra penegak hukum di Indonesia menjadi demikian buruk?

BACA JUGA :  Pastikan Tiket Semifinal Barcelona Pulangkan Real Sociedad di Copa Del Rey

2. Kinerja Aparat Penegak Hukum.
Prinsipiil didalam pandangan paling mendasar dan utama adalah pada saat proses rekruitmen penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa dan Hakim yang tidak fair, kental dengan suap dan harus memiliki suksesor (backing) di belakangnya. Anggapan ini mungkin kurang benar. Tetapi jika hal seperti ini terus berlanjut, sangat disayangkan suatu saat akan terjadi krisis kualitas dan degradasi moral di lingkungan aparat penegak hukum.  Padahal,   keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung kepada orang-orang di dalamnya.
Permasalahan rekruitmen dan sumberdaya manusia yang menggunakan jalur nepotisme dalam rekruitmen aparat penegak hukum bukanlah hal yang tabu. Pola rekruitmen seperti ini lah yang mengakibatkan aparat penegak hukum menjadi tidak profesional dan hanya fokus untuk mengejar jabatan serta materi saja. Negara Indonesia seharusnya bisa belajar dari kasus hakim di Negeri Cina yang menghukum mati saudara kembarnya sendiri karena terkait kasus korupsi. Dahulu di negeri Cina, seorang hakim yang mempunyai integritas tinggi menjadi Hakim Ketua dalam perkara korupsi yang notabene pelakunya adalah seorang pejabat yang merupakan saudara kembar hakim itu sendiri. Sang hakim akhirnya memvonis mati saudara kembarnya sendiri. Itulah pilihan pahit dalam hidupnya. Setelah memvonis mati saudara kembarnya sendiri, sebelum eksekusi berjalan sang hakim menyuruh saudara kembarnya untuk keluar dari tahanan sel dan dirinya menggantikan untuk dieksekusi oleh polisi. Hakim tersebut akhirnya mati karena memang wajahnya sangat mirip dengan terpidana korupsi.

Sang hakim berani menjatuhkan vonis mati sekalipun yang dihukumnya adalah saudara kembarnya sendiri. Karena rasa bersalahnya dan rasa kemanusiaan, sang hakim rela dirinya dihukum mati untuk membebaskan saudara kembarnya. Andaikan integritas Hakim kita ini seperti di negeri China, kita temukan di Negara yang kita cintai ini, maka pastilah negara kita akan aman dari serbuan para mafioso hukum. Prof. B.M. Taverne (Ahli hukum berkebangsaan Belanda) mengatakan bahwa “kesemuanya pada akhirnya tergantung pada manusianya“. Geef me geode Rechters, geode Rechters Commissarissen, geode Officieren Van Justitie en geode Politie Ambtenaren, en ikzal met eenslechtwetboek van strafproces recht goed bereiken (Berikan saya Hakim yang baik, Hakim pengawas yang baik, Jaksa yang baik, dan Polisi yang baik, maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan hukum pidana yang lemah). Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi rekruitmen para aparat penegak hukum secara menyeluruh. Rekruitmen tersebut harus transparan dan bersih dari kolusi maupun nepotisme. Rekruitmen yang didasarkan kepada seberapa banyak uang yang diberikan atau siapa orang di dalamnya atau suksesor, dengan sendirinya akan menciptakan Polisi, Jaksa, dan Hakim yang korup.

BACA JUGA :  Manager KDS Jr : Santri Pengabdian Tanpa Batas

3. Kewenangan Aparat Penegak Hukum
Aparat penegak hukum di Indonesia bukan hanya polisi, namun terdiri dari beberapa lembaga lainnya (Kejaksaan,Kehakiman). Tiap-tiap penegak hukum tersebut pun memiliki peran, tugas, dan wewenang masing-masing yang berbeda. Arti aparat penegak hukum, dapat dilihat dari dua perspektif, yakni sempit dan luas. Dalam arti sempit, aparat penegak hukum di Indonesia adalah Polisi, Jaksa, dan Hakim. Kemudian, dalam arti luas, aparat penegak hukum adalah institusi penegak hukum.

Pelaksanaan hukuman di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegak hukum, oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik oleh karena ada beberapa oknum penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagai mana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh aparat penegak hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu teladan baik dan integritas serta moralitas aparat penegak hukum mutlak harus baik, karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap serta penyelahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegak hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum. Kebebasan Peradilan merupakan essensilia daripada suatu negara hukum saat ini sudah terwujud dimana kekuasaan Kehakiman adalah merdeka yang bebas dari pengaruh unsur eksekutif, legislative sertakebebasan peradilan ikut menentukan kehidupan bernegara dan tegak tidaknya prinsip “Rule of Law”.

C. Penutup :

Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap Lembaga Peradilan maupun Lembaga Penegak Hukum (Aparat Penegak Hukumnya) maka diperlukan upaya-upaya sebagai berikut :
a. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi;
b. Perlu dilakukan perbaikan–perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum;dan
c. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.

Tinggalkan Balasan