Diduga Oknum Notaris Dan Istri Palsukan Surat Kuasa, Mengajukan Pengalihan Tahanan Kota

Diduga Oknum Notaris Dan Istri Palsukan Surat Kuasa, Mengajukan Pengalihan Tahanan Kota

Surabaya – Jurnal Hukum Indonesia.- Sidang perkara dugaan tindak pidana membuat surat pernyataan palsu dan surat kuasa palsu atas sertifikat hak milik (SHM) Hardi Kartoyo yang dilakukan Notaris Edhi Susanto dan Feni Talim, (suami istri) dengan berkas terpisah kembali digelar diruang, sidang garuda ll pengadilan negeri (PN)surabaya, dengan agenda eksepsi.

Ketua Majelis Hakim Soeparno mengatakan bahwa penasehat hukum terdakwa Edhi Susanto dan terdakwa Feni Talim tidak mengajukan eksepsi, hanya menyerahkan surat pernyataan permohonan pengalihan tahanan kota untuk terdakwa sepasang suami istri pada Ketua Majelis Hakim Soeparno.

Untuk diketahui, pada pertengahan tahun 2017 Hadi kartoyo (Korban) mau menjual 3 bidang tanah dan bangunannya yang terletak di jalan Rangkah senilai Rp 16 milliar, dan tanah tersebut masih tertulis atas nama istrinya Itawati Sidharta kepada Triono Satria Dharmawan,

untuk pembelian 3 bidang tanah itu rencana akan di beayai oleh pihak Bank Jtrust Kertajaya,

Kemudian terdakwa Edhi Susanto selaku Notaris yang berkantor di jalan Anjas Moro No 56B ditunjuk oleh pihak Bank untuk memfasilitasi proses jual beli antara Triono Satria Dharmawan dengan Hardi Kartoyo dan istrinya tersebut.

BACA JUGA :  Awasi Perdagangan Berjangka Komoditas, Pemerintah Hentikan Pelatihan PBK Ilegal

Lebih lanjut, Hardi menyerahkan 3 SHM itu pada terdakwa Edhi Susanto untuk cheking sertifikat di kantor BPN surabaya ll. sedangkan Triono selaku pembeli menyerahkan Cek senilai Rp 500 juta kepada terdakwa Edhi Susanto agar diserahkan kepada Hardi sebagai uang tanda jadi atau DP atas pembelian tanah dan bangunan dengan catatan apabila setelah ceking 3 SHM terdapat bermasalah dan pihak penjual membatalkan transaksi, maka uang tersebut harus dikembalikan kepada pembeli tanpa potongan.

Saat pengurusan ceking tidak diselesaikan, terdakwa Edhi Susanto membuat surat pernyataan yang isinya apabila dalam waktu 2 bulan ternyata belum terjadi transaksi jual beli antara Hardi dan Triono, maka uang DP dianggap hangus dan sertifikat asli dikembalikan.

“Setelah ditunggu-tunggu juga tidak ada kelanjutannya proses jual beli tersebut, selanjutnya Hardi sering datang kekantor notaris Edhi Susanto dengan maksud¬† meminta sertifikatnya kembali, tetapi Edhi Susanto tidak menyerahkan sertifikat tersebut tanpa ada alasan yang jelas,”kata jaksa penuntut umum (JPU) Rahmad Hari Basuki saat membacakan surat dakwaan terdakwa di PN Surabaya.

BACA JUGA :  Polisi Disiagakan di Lokasi Wisata Hingga Makam Antisipasi Kemacetan

Selanjutnya terdakwa Feni Talim sebagai istri dari terdakwa Edhi Susanto ditugaskan untuk mengurus checking sertifikat di kantor BPN surabaya ll, terdakwa Feni Talim kekantor terdakwa Edhi Susanto untuk mengambil sertifikat didalam lemari yang dibutuhkan, namun dari ketiga sertifikat tersebut hanya satu yang lolos karena tidak ada perubahan.

“Sedangkan dua sertifikat (SHM) masih ada kendala terkait gambar logo yang terdapat di sampul depan sertifikat tidak ada perubahan dari logo boladunia ke logo Burung garuda bahkan ada perubahan luas tanah akibat potong jalan (rilen),”kata JPU dari Kejati Jatim.

Lanjut masih keterangan dari JPU bahwa terdakwa Feni Talim setelah tidak disetujui masih datang lagi ke kantor BPN surabaya ll untuk melakukan pengurusan pengecekan sertifikat dengan membawa dokumen yang dibutuhkan antara lain surat kuasa dari Itawati Sidharta kepada terdakwa Feni Talim.

BACA JUGA :  Bupati Hendy Lepas Jamaah Umroh Asal Jember

“Padahal,Itawati Sidharta selaku pemilik sertifikat tersebut tidak pernah melakukan tanda tangan didalam surat kuasa tertanggal 31 januari 2018 untuk keperluan pengurusan sertifikat, dan surat kuasa tertanggal 9 Februari 2018 terdapat tanda tangan terdakwa Feni Talim sebagai penerima kuasa,dan diketahui oleh Notaris Edhi Susanto,”imbuhnya.

Akibat perbuatan kedua terdakwa pemilik sertifikat Itawati Sidharta diduga jadi korban sehingga mengalami kerugian menyusutnya luas tanah yang tercatat didalam sertifikat miliknya.

“Perbuatan terdakwa Feni Talim sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. sedangkan terdakwa Edhi Susanto diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP,”ujarnya.

Untuk sidang selanjutnya dilanjutkan pada hari Kemis depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi korban yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum (JPU)Rahmad Hari Basuki dari Kejati Jatim.

Tinggalkan Balasan