Dinilai Lambat dan Lelet Proses Penindakan, Korban Penipuan Mobil Kecewa Atas Kinerja Penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo

Dinilai Lambat dan Lelet Proses Penindakan, Korban Penipuan Mobil Kecewa Atas Kinerja Penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo

Surabaya – Jurnalhukumindonesia.- APN (40), warga Perum Taman Candiloka Blok E1 No. 24, Desa Ngampelsari, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, mengaku kecewa atas kinerja kepolisian yang lambat dalam menangani kasus Penggelapan dan atau Penipuan, yang dilakukan oleh terlapor I Ketut Budha (IKB) (50) yang beralamat di Perum Istana Mentari Blok D1 No. 11 dan (Kantor IKB) Perum Istana Mentari Blok E1 No. 11, Desa Cemengkalang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Kamis (09/06/2022).

Dari keterangan APN, bahwasanya sebelumnya IKB meminjam mobilnya dalam bentuk perjanjian secara lisan untuk sewa bulanan, “Pada tanggal 29 Juli 2021 awal pinjam. Awal Bulan tanggal 1 desember sudah saya minta, tapi belum bisa mengembalikan. Tanggal 31 desember pak ketut bikin surat pernyataan bahwa akan mengembalikan paling lambat tanggal 4 Januari. Terakhir pak ketut wa tangal 9 April 2022. Setelah itu tidak ada lagi sampai sekarang,” jelasnya.

APN menduga bahwasanya IKB membawa kabur mobil miliknya Suzuki Ertiga GX tahun 2012 warna putih dengan nopol L 1482 XQ, sehingga APN melaporkan kejadian ini ke SPKT Polresta Sidoarjo.

BACA JUGA :  Putus Mata Rantai Rentenir, Gubernur Khofifah Salurkan Rp50 Juta Zakat Produktif Bagi Pelaku Usaha Ultra Mikro di Pamekasan

Sementara itu APN menerangkan, “Terkait kejadian yang saya alami ini, saya sudah melaporkan ke pihak SPKT Polresta Sidoarjo pada bulan januari 2022 lalu mas, dan sebelumnya sudah ditangani oleh Penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo, namun hingga saat ini belum ada kejelasan informasi sejauh mana terkait kasus yang saya alami ini,” pungkas APN dengan kekecewaan terhadap pihak kepolisian, Sabtu (04/06/2022).

Saat di konfirmasi oleh awak media jurnalhukumindonesia.com, APN yang juga selaku korban menyampaikan rasa kecewanya juga atas kinerja pihak penyidik Satreskrim Polresta Sidoarjo yang dinilai lambat dalam menangani kasusnya ini, ia mengaku tak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang merupakan hak bagi pelapor. Ia pun terus menerus menunggu perkembangan dan informasi mengenai laporannya yang sudah diterima oleh SPKT dan sudah dilakukan penyelidikan oleh penyidik Satreskirm Polresta Sidoarjo, namun hingga saat ini tidak ada kejelasan dan titik temu terkait kasus yang dialaminya.

BACA JUGA :  Raker Triwulan AMI, Optimis Awal Tahun Masuk MURI

APN menjelaskan awalnya ia melaporkan kasus tersebut pada hari Senin 24 Januari 2022 dengan nomor laporan STTLP/39/I/2022/SPKT/POLRESTA SIDOARJO/POLDA JAWA TIMUR. Ia melaporkan I Ketut Budha (IKB) karena telah melakukan tindak pidana Penggelapan dan atau Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dan atau 378 KUHP.

“Pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, saya dipanggil oleh Pak Aldin selaku pihak penyidik resmob Polresta Sidoarjo untuk di mintai keterangan, hingga sampai saat ini belum ada kejelasan informasi terkait kasus yang saya alami ini, pihak penyidik juga sudah sering kami hubungi melalui wa maupun telepon, namun tidak merespon lagi sampai sekarang,” terangnya.

Meskipun sudah melakukan penyelidikan, penanganan kasus ini dinilai lambat dan lelet, mengingat terduga pelaku sudah menghilang dari keberadaan rumahnya yang berkedudukan di Sidoarjo.
Meski kasus kini akhirnya sudah dibuka lagi, tapi apa yang mesti dilakukan jika laporan pengaduan diabaikan oleh polisi?

Pada dasarnya anggota Polri dilarang untuk menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi, dan kewenangannya.

BACA JUGA :  Sempat Terjadi Saling Kejar, Seorang Pencuri Akhirnya Berhasil Dibekuk Warga

Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Anggota Polri yang melanggar peraturan etika dapat dikenakan sanksi seperti meminta maaf; mengikuti pembinaan mental, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan keagamaan; dipindah tugaskan ke jabatan dan fungsi berbeda yang bersifat demosi sekurang-kurangnya selama satu tahun; hingga pemecatan.

Harapan APN selaku korban, menginginkan agar kasus yang dialaminya segera dilakukan penindakan tegas terhadap terlapor IKB serta dapat perhatian khusus dan atensi dari Bapak AKP Oscar Stefanus selaku Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo dan Bapak Kombes Pol. Kusumo Wahyu Bintoro selaku Kapolresta Sidoarjo.

“Saya berharap kepada Bapak Kasat Reskrim dan Bapak Kapolresta Sidoarjo untuk lebih diperhatikan dalam pelaporan kami selaku korban yang selama ini belum ada informasi serta kejelasan dari pihak penyidik resmob Polresta Sidoarjo,” imbuhnya. (Tim Redaksi)

Tinggalkan Balasan