Berita  

Dispendukcapil Bangkalan Himbau Masyarakat dalam Tata Cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Dispendukcapil Bangkalan Himbau Masyarakat dalam Tata Cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.- Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 73 Tahun 2022, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bangkalan berupaya terus memberikan arahan dan himbauan kepada masyarakat tentang tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang dianjurkan pemerintah. Hal itu dilakukan adalah sebagai bentuk kepeduliannya terhadap pelayanan kepada masyarakat yang maksimal.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) kabupaten Bangkalan melalui Administrator Database Ahli Muda Rachmat Syafiudin A, SE mengatakan, pada dasarnya pencatatan nama pada dokumen kependudukan itu adalah sebagai identitas diri setiap penduduk agar pemerintah dapat memberikan perlindungan dalam pemenuhan hak konstitusional dan tertib dalam administrasi kependudukan, sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang melakukan pencatatan untuk memudahkan dalam pelayanan publik.
” Dokumen kependudukan yang dimaksud itu harus dimiliki oleh setiap penduduk, dan itu berupa biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, surat keterangan kependudukan, serta akta pencatatan sipil ” Terang Rahmat panggilannya saat ditemui di ruang kerjanya. ( Kamis,7/7)

BACA JUGA :  Posisi Indonesia di G20

Rahmat menguraikan tentang tata cara pencatatan nama pada dokumen kependudukan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Permendagri tersebut.
” Tata cara tersebut mas itu adalah, nama harus menggunakan huruf latin yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, yang kedua adalah nama marga, famili atau gelar pendidikan, gelar adat dan keagamaan itu boleh dicantumkan yang penulisannya dapat disingkat ” Terangnya.

Namun disamping itu menurutnya ada beberapa hal yang tidak boleh dicantumkan dalam dokumen kependudukan, seperti nama tidak boleh disingkat atau menggunakan angka dan tanda baca.
” Seperti nama awal Mohammad kemudian disingkat dengan Moh, Abdul disingkat Abd dan sebagainya, itu harus ditulis lengkap agar tidak ada multi tafsir yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kaidah tata susila dan budaya yang berkembang ” Imbuhnya.
Ditambahkan dalam penulisan nama tersebut tidak boleh lebih dari 60 huruf/karakter termasuk spasi dan minimal harus menggunakan dua suku kata. Tutupnya.

Tinggalkan Balasan