Berita  

Fakta Persidangan,  Achmad Faisol Mengakui Surat Kuasa Yang Diduga Palsu Itu Produk Notaris Edhi Susanto

Fakta Persidangan,  Achmad Faisol Mengakui Surat Kuasa Yang Diduga Palsu Itu Produk Notaris Edhi Susanto

Surabaya – Jurnal Hukum Indonesia.- Oknum Notaris Edhi Susanto dan Feni Talim (suami istri) yang berkantor di jalan Anjasmoro No 56 Surabaya dengan (berkas terpisah) kembali diseret ke meja hijau, diruang garuda ll Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, lantaran diduga memalsukan surat kuasa untuk keperluan ke BPN surabaya, dengan agenda sidang mendengarkan tiga orang saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rahmad Hari Basuki dari Kejati Jatim.

Tiga orang saksi diantaranya, Heppy selaku Menejer Bank, Oesnanto pegawai BPN, Achmad Faisol pegawai Notaris Edhi Susanto,

Heppy selaku Menejer Bank setelah dilakukan sumpah oleh ketua majelis,  saksi mengatakan bahwa pengajuan yang dilakukan Edhi Susanto dan Tiono ditolak.

Lanjut kesaksi Oesnanto selaku pegawai BPN surabaya setelah dilakukan sumpah oleh ketua majelis hakim, saksi mengatakan bahwa yang datang ke kantor BPN surabaya adalah Feni Talim dengan membawa surat kuasa dari Itawati dengan tujuan untuk mengukur ulang 3 bidang tanah, saat dilakukan pengukuran Feni Talim ada ditempat tanpa menemui pemilik tanah terlebih dulu,

BACA JUGA :  Gubernur Jatim Terima Penganugrahan Pin Emas dan Penghargaan dari Kapolri

Lanjut saksi Achmad Faisol selaku pegawai notaris Edhi Susanto tanpa dilakukan sumpah oleh ketua majelis hakim,

Jaksa Penuntut Umum Rahmad Hari Basuki saat menunjukkan surat kuasa ini kepada saksi Achmad Faisol selaku pegawai bagian pengetikan draf dengan pertanyaan,  apakah ini PRODUK DARI NOTARIS EDHI SUSANTO ?,  saksi Achmad Faisol dipersidangan menjawab IYA BENAR ITU PRODUK NOTARIS EDHI SUSANTO. sehingga dakwaan jaksa penuntut umum dengan pasal 263 tentang pemalsuan sudah dijawab oleh saksi Achmad Faisol.

Usai menghadiri jalannya persidangan korban Hardi Kartoyo mengatakan kepada beberapa wartawan, tentang penjual 3 tanahnya tersebut dari awal saya dengan Tiono sebelum meninggal, saya minta pembayarannya adalah CASH dan LUNAS setelah 3 sertipikat di CEK ke BPN,

“Bukan pembayarannya dari pengajuan Bank Jtrus, Kalau memang itu pengajuan ke Bank Buat apa saya melakukan penjualan lewat Notaris, dan saya tidak pernah tanda tangan atau membuat surat pernyataan apapun terkait kesepakatan untuk dibayar melalui Bank,  setau saya sebagai penjual minta dibayar CASH dan LUNAS,  jadi terkait Bank itu adalah perbuatan Edhi Susanto Dan Tiono karena mau beli 3 tanah saya tidak punya UANG. Cuma bermodal DP aja,”kata korban.

BACA JUGA :  LaNyalla Minta Kepala Daerah Serius Respon Laporan Mafia Bansos

Itupun saya diberi DP karena saya minta  3 tiga sertipikat asli saya yang sudah lama dipegang Notaris Edhi Susanto segera dikembalikan kalau tidak ada niat untuk membeli dan tidak ada penyelesaian pembayaran.

Sehingga saya melalui kuasa hukum saya untuk memberi somasi yang ke 1dan ke 2 dengan tegas,

“Bila waktu 3 (tiga) x 24 jam sejak somasi dibuat oleh kuasa hukum saya tidak ada itikad baik untuk mengembalikan tiga sertipikat asli saya,  akan saya tempuh dengan jalur hukum melaporkan kepolisi,”kata korban.

BACA JUGA :  Wabup Lumajang Sambut Baik KKN UNDIP dalam Membantu Korban Erupsi Semeru

Untuk diketahui terkait adanya kerugian dari korban Hardi Kartoyo tersebut, disaat sertipikat diserahkan Notaris Edhi Susanto dihadapan Tiono oleh Hardi Kartoyo (penjual). Tiono selaku pembeli minta segera 3 tempat itu segera dikosongkan karena setelah pengecekan dari BPN akan dibayar lunas oleh pembeli Tiono.

Sehingga tempat yang masih berjalan sebagai pabrik dengan karyawan yang masih aktif juga terpaksa pabrik ditutup dan karyawan di beri pesangon dengan alasan pabrik tersebut akan dibeli Tiono melalui Notaris Edhi Susanto. Hingga berjalan 4 tahun lebih sampai sekarang tidak ada penyelesaian.

Bahkan Hardi Kartoyo sebagai pemilik 3 sertipikat pernah sempat digugat oleh calon pembeli Tiono sampai ketingkat KASASI terkait penjualan tanah tersebut, sehingga gugatan tersebut dimenangkan Hardi Kartoyo pemilik tanah. Tidak sampai digugatan saja,  bahkan Tiono pernah melaporkan Hardi Kartoyo ke Polisi itupun di SP3 karena tidak terbukti dengan laporannya.

Tinggalkan Balasan