Berita  

Gubernur Khofifah Dukung Program Pembinaan Keluarga Maslahah Jawa Timur

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Gubernur Khofifah Dukung Program Pembinaan Keluarga Maslahah Jawa Timur

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Surabaya — Jurnal Hukum Indonesia.-

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung upaya Pembinaan Keluarga Maslahah yang merupakan basis dari Penguatan Moderasi Agama. Program Penguatan Moderasi Agama Berbasis Keluarga Maslahah ini merupakan program kerjasama antara Kementerian Agama RI dengan Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama (NU).

“Membangun keluarga maslahah itu tibbil qulub (sholawat untuk melembutkan hati) atau berarti tentram. Keluarga maslahah ini akan menjadi pondasi yang baik bagi kita semua,” terang Gubernur Khofifah saat memberikan sambutan pada acara Pembukaan Penguatan Moderasi Agama Berbasis Keluarga Maslahah di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, Senin (12/12/2022).

Di hadapan Menteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas dan Ketua PB NU, KH. Yahya Cholil Staquf serta sekitar 1600 undangan lainnya, Gubernur Khofifah, menjelaskan bagaimana membentuk keluarga maslahah harus ada proses membangun satu perspektif bersama antara suami dan istri. Hal ini menjadi pondasi ketahanan keluarga. Keluarga maslahah juga menjadi solusi untuk menghadapi dan mengelola situasi dan pengalaman yang mengganggu bagi keluarga.

“Bagaimana membangun keluarga maslahat saya ingin matur kepada kita semua terutama Pak Kakanwil, Kepala Kantor Kemenag dan terutama KUA harus ada proses membangun satu perspektif, bagaimana family resilience menjadi kunci ketahanan keluarga” ungkap Perempuan yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU ini.

BACA JUGA :  KRI JAJARAN KOLINLAMIL HANCURKAN MUSUH DI LAUT JAWA

Lebih lanjut diungkapkannya, ia merasa prihatin dengan fenomena gugatan cerai dari istri kepada suami lebih banyak dibandingkan sebaliknya. Data lainnya di Jatim, ada 10 daerah dengan kasus perceraian tertinggi dan yang paling tinggi adalah Kabupaten Malang tepatnya adalah di kawasan selatan. Ia juga merasa prihatin di kalangan pegawai Pemprov Jatim, kasus perceraian banyak masuk ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Kenapalah gugat cerai oleh perempuan selalu lebih tinggi daripada talak datanya. Ini menurut saya cukup memprihatinkan. Di Pemprov Jatim, surat BKD yang berisi tanda tangan perceraian itu siap masuk di meja Gubernur selalu dipilih hari Jumat, sebab kalau Kamis malam ketika surat akan masuk Gubernurnya ya pasti sedang salat atau doa dulu. Saya sedih kalau ada perceraian dan perceraian itu paling banyak karena gugat cerai,” ungkapnya.

Maka, kata Gubernur, Family resilience atau ketahanan keluarga juga masuk dalam program PBB yaitu family foundation yang menjadi kebutuhan untuk membangun dunia peradaban ketahanan keluarga.

Tinggalkan Balasan