Berita  

KADES AROGAN PUNDUTTRATE DI LAPORKAN OLEH LBH MASYARAKAT TERTINDAS (LANDAS)

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
KADES AROGAN PUNDUTTRATE DI LAPORKAN OLEH LBH MASYARAKAT TERTINDAS (LANDAS)

Gresik — Jurnal Hukum Indonesia.-

Imbas tindakan arogasi kepala desa punduttrate kabupaten Gresik membuat Resah dan bingung warga desa Yang punya hak atas tanah yang di ratakan dengan Buldoser tanpa adanya kesepakatan. Persetujuan dari pemilik lahan sawah yang sudah di kuasai berpuluh puluh tahun
.

Tindakan arogansi tersebut mendapat sorotan tajam dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) masyarakat tertindas (Landas.) untuk membantu warga Dan akan membawa kasus ini ke rana Hukum.

Kepala desa inisial M di dampingi oleh perangkat pemerintahan desa
carik. Bhabinkamtibmas.. Babinsa Serta Polisi Pamong praja 09 Oktober 2022 menyaksikan tindakan membuldoser meratakan sebidang tanah sawah seluas 0.321Ha No petok 212 klas IV dengan alasan menjadi tanah kas desa (TKD).

BACA JUGA :  Polisi Tangkap Wanita Tersangka Pemalsuan Surat Tanah di Lampung

Warga yang mengaku masih mempunyai hak atas tanah sawah tersebut masih taat membayar Pajak Bumi Bangunan. (PBB) mulai tahun 1966.

Saat di lokasi tempat kejadian
pemilik tanah berinisial H bertanya ke . Oknum kepala desa, dasarnya apa kok bertindak sewenang wenang .begini mala diperlakukan dengan sangat tidak sopan
dengan merampas dan membanting HP Milik keluarga.ahli waris saat mendukumentasikan kejadian tersebut untuk bukti .

Dengan nada agak kesal mengungkapkan kepada awak media, Apakah pantas seorang petinggi desa berbuat arogan menakuti masyarakat Seharusnya bisa mengayomi masyarakat bukan malah menindas serta intimidasi dengan wewenang serta kekuasaannya.

BACA JUGA :  Densus 88 Selidiki Pemilik Peledak TNT-Senpi di Gedung Tua Bandung

Menurut pendapat dari seorang pengacara dari LBH Landas Untung Heru setiawan SH mengatakan dengan sangat tegas perbuatan sewenang wewenang dengan arogansi bukan sifat seorang pemimpin. Melainkan sifat preman.

Negara kita negara hukum semua persoalan harus di selesaikan dengan musyawarah.untuk mencapai kesepakatan .bukan bertindak langsung eksekusi langsung seperti yang di lakukannya apalagi di lakukan seorang petinggi desa yang di lakukan oleh oknum kepala desa tersebut bisa di duga
Menyalagunaan jabatan atau wewenang .
Bisa di jerat pasal 17 UU Nomor 30 tahun 2014.

BACA JUGA :  Polri Peringkat Lima Polisi Terbaik di Dunia

Tapi kita sudah laporkan mohon perlindungan Hukum kepada Bupati. . Serta Sekda dan Inspektorat .kabupaten Gresik untuk memberikan sanksi kepadai terhadap oknum kades punduttrate yang bertindak Arogan dan sewenang wewenang di karenakan belum ada keputusan / kepastian Hukum yang mengikat sudah memBULDOSER tanah milik nsaudara sodik selalu pemilik lahan tanah sawah yang di sudah di kuasai sejak berpuluh puluh tahun ucapnya kepada awak media.

Tinggalkan Balasan