Kapolres Sampang Buat Pernyataan Heboh, Lawyer Single Figher: Tidak Boleh Menutup Informasi Publik

Kapolres Sampang Buat Pernyataan Heboh, Lawyer Single Figher: Tidak Boleh Menutup Informasi Publik

SAMPANG – Jurnal Hukum Indonesia.- Viral beredar video amatir anggota polisi Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si. melunturkan kata dengan nada lantang perdebatan salah satu seorang berpakaian kemeja batik.

Dalam video viral tersebut sempat terjadi perdebatan ber- adu mulut dengan seorang berpakaian kemeja batik di ruangan rapat Mapolres Sampang, Madura, Jawa Timur, Selasa, (14/062022).

Dibawah Kepemimpinan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri sedang berusaha mengembalikan Public Trust, sehingga masyarakat menaruh harapan semoga bisa menampilkan performa POLRI YANG PRESISI dan POLRI YANG HUMANIS, namun hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami rekan-rekan kalangan jurnalis saat menghadiri Audiensi di Mapolres Sampang.

BACA JUGA :  Akademisi Apresiasi Polri dalam Kawal Arus Mudik dan Balik Lebaran 2022

Tersebarnya dalam video viral amatir tersebut, Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si. mengatakan,”Etikanya sudah betul belum, anda sudah lulus sertifikasi belum, kalau sudah daftarkan ke Humas agar tau Kasi Humas ini mana yang terdaftar dan mana yang gak, kalau tidak terdaftar ngapain dilayani,” ucapnya dengan nada teriak teriak

Sambung Dia, selama saya Kapolresnya, Saya Perintahkan Kasi Humas untuk berkoordinasi secara professional ya, jadi yang dianggap Media adalah yang terdaftar di Dewan Pers dan mempunyai Sertifikasi sehingga tau Kode Etik Jurnalistik”, dalam kutipan rekaman video viral Kapolres Sampang AKBP Arman S.IK, M.Si., Selasa, (14/06/2022)

BACA JUGA :  Pengangkatan Menteri Baru, Presiden: Kita Lihat Pengalaman dan Rekam Jejak

“Jika sudah penuhi itu dan tidak layani wartawan sesuai profesionalnya, anggota yang akan saya periksa, jelas Kasi Propam dijawab Siap Kasi Propam, itu aja ya, Kasi Humas sudah jelas ya, perintah saya dari kemarin waktu kita MOU sudah jelas ya, pastikan bahwa wartawan yang terdaftar pada Dewan Pers dan memiliki Sertifikasi terkait Jurnalistik, sehingga semua misalnya dianggap Produk Karya Jurnalistik atau bukan, jadi gak ada sembarangan itu, saya wartawan saya ini, harus jelas dulu, terdaftar belum pada pokja, ada pokja, kalau kita layani semua 1000 lebih itu, gak jelas itu ,” Imbuhnya.

BACA JUGA :  Sepanjang Tahun 2021 Polda Jawa Timur Selesaikan 94,55 Prosen

Praktisi Hukum Advokat Supyadi Menambahkan, Kapolres Sampang jangan sampai lupa dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999, Pasal 7 Ayat (1) Berbunyi : “Wartawan bebas memilih organisasi wartawan”

” Kapolres Sampang juga tidak boleh menutup informasi hanya karena jurnalis atau wartawan tidak bersertifikat (ukw), karena selama informasi itu bukan sebagai informasi rahasia, maka jurnalis/ wartawan maupun orang umum harus diberikan fasilitas untuk mengaksesnya, hal ini beracuan kepada Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi publik,” Tegas Lawyer Single Figher Supyadi Kepada awak Jurnal Hukum Indonesia.

Tinggalkan Balasan