Kata Kemenag Terkait 30 Sekolah Diduga Terafiliasi Khilafatul Muslimin

Kata Kemenag Terkait 30 Sekolah Diduga Terafiliasi Khilafatul Muslimin

Jakarta – Jurnal Hukum Indonesia.-:Semua jaringan Khilafatul Muslimin terus ditelusuri polisi, termasuk dugaan 30 sekolah terafiliasi.

Polisi tengah mengusut sekolah dan pesantren yang diduga terafiliasi dengan kelompok Khilafatul Muslimin. Pasca penangkapan pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja.

Polisi yang menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Lampung, juga menangkap AS yang diduga sebagai menteri pendidikan. Polisi kemudian menyampaikan ada 30 sekolah yang diduga terafiliasi dengan kelompok Khilafatul Muslimin.

Menurut Polda Metro Jaya, 30 sekolah yang terafiliasi Khilafatul Muslimin itu berbentuk pesantren dan dipastikan tidak memiliki izin beroperasi.

BACA JUGA :  Menkes Pastikan Tingkat Keterisian Rumah Sakit Masih Terkendali

Menanggapi temuan pihak kepolisian itu, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) Waryono menegaskan pesantren yang terafiliasi Khilafatul Muslimin tersebut sama sekali tidak terdaftar di Kemenag.

“Pesantren Khilafatul Muslimin tidak terdaftar di Kemenag dan tidak memiliki Nomor Statistik Pesantren atau Lembaga Keagamaan Islam,” demikian dikatakan Waryono, Rabu (15/6/2022).

Waryono menyampaikan, berdasarkan hasil pengawasan Kanwil Kemenag Lampung, Khilafatul Muslimin merupakan ormas bukan satuan pendidikan. Sehingga, dipastikan pesantren tersebut tidak memiliki izin dalam mengelola satuan pendidikan.

BACA JUGA :  Pemerintah Tingkatkan Kesiapan Hadapi Potensi Lonjakan Omicron di Luar Jawa-Bali

“Pesantren yang terdaftar di Kemenag telah melewati serangkaian verifikasi yang ketat, mulai dari Kemenag kabupaten/kota, Kanwil provinsi hingga pusat. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren,” katanya.

Selain itu, dikatakan Waryono, pesantren juga harus memenuhi Arkanul Ma’had dan Ruuhul Ma’had sebagaimana diatur dalam PMA 30 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

Dia mengatakan Kemenag pusat, Kanwil provinsi dan kabupaten/kota terus bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pesantren yang terdaftar di Kemenag. Kemenag juga bersinergi dengan forum-forum pesantren, aparat pemerintah, dan masyarakat di seluruh daerah.

BACA JUGA :  Ketua DPD RI Sampaikan Selamat Idul Fitri 1443 H bagi Keluarga Besar Muhammadiyah

Karena tidak terdaftar, Waryono menilai penyebutan sekolah terafiliasi Khilafatul Muslimin dengan istilah pesantren menjadi tidak tepat. “Kalau pun Khilafatul Muslimin menyebut dirinya sebagai pesantren maka itu hanya berlaku bagi internal warga ormas Khilafatul Muslimin saja,” katanya.

Tinggalkan Balasan