Berita  

KEADILAN RESTORATIVE DAN PENERAPANNYA

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
KEADILAN RESTORATIVE DAN PENERAPANNYA

KEADILAN RESTORATIVE DAN PENERAPANNYA

 

Jurnal Hukum Indonesia.-

Pendahuluan :
Keadilan restorative merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat, sehingga penyelesaian perkara tersebut lebih ditekankan pada nilai-nilai humanis. Pengertian tentang humanis yang penuh dengan karakteristik tersebut maka perlu dikedepankan makna apa itu yang dimaksud dengan humanis. Didalam penyampaikan nilai-nilai humanisme didalam keadilan restorative diwujudkan dengan melakukan gerakan-gerakan mendukung pendekatan generalis yang memungkinkan semua korban kejahatan untuk mengakses prosedur keadilan restorative di semua tahap proses pidananya. Prinsip keadilan restorative merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi. Hal ini terlepas dari pelaku kejahatan sudah memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, sehingga penderitaan korban kejahatan sangat merasa terbantu. Dalam hal ini, korban bisa saja telah menderita kerugian materiil atau menderita psikis akibat kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Apabila pelaku tidak mampu memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban kejahatan, maka kewajiban bagi negara untuk membayar apa yang telah menjadi hak korban kejahatan, walaupun masih harus melalui penetapan hakim.

Pembahasan :

Hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan kepada pelaku tindak pidana bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum terjadinya peristiwa pidana. Dalam sistem peradilan pidana sebaiknya diterapkan prinsip keadilan restoratif. Selama ini pidana penjara dijadikan sebagai sanksi utama pada pelaku kejahatan yang terbukti bersalah di Pengadilan. Padahal yang diperlukan masyarakat adalah keadaan yang semaksimal mungkin seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Selanjutnya ada beberapa pandangan pada penerapan Keadilan Restoratif dalam perspektif hukum pidana, sebagai berikut :

BACA JUGA :  Berikut Ciri Khas dan Karakteristik Baju Adat Sulawesi Selatan

Pertama, jangan dikira bahwa keadilan restoratif bisa mengosongkan Lembaga Pemasyarakatan karena banyak kasus pidana bisa diselesaikan tanpa pada tataran keadilan retributif. Keadilan restoratif dan pendekatan humanis tidak untuk menggantikan keadilan retributive.

Kedua, pendekatan humanis sudah harus mulai diterapkan sejak perumusan sebuah undang-undang dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana serta kewenangan hati nurani seorang hakim dalam kedudukan didalam majelis hakim persidangan.

Ketiga, pendekatan humanis bukan merupakan suatu dimensi pertimbangan baru yang diletakkan di luar sistem peradilan pidana, dengan mempertanyakan keabsahan dan menjadi “checks and balance”  hati nurani bagi seorang hakim. Sistem yang ada sudah menyebutkan bahwa Hakim didalam membuat keputusan itu didasarkan kepada hati nurani. Bila memang ada hal-hal yang memungkinkan belum dapat diterima, maka cukup dibicarakan dan dicari kesepakatannya.

Keempat, hanya didalam aspek hukum pidana yang mempertimbangkan pembinaan manusia lebih besar benefitnya daripada penjatuhan hukuman badan, maka keadilan restoratif dengan peranan yang humanis sehingga dapat hadir didalam perspektif pidana.

Kelima, keberadaan keadilan restorative tidak dapat dipisahkan dari proses suatu pengadilan dan harus hadir terintegrasi dengan keadilan retributif.

BACA JUGA :  Ketua DPD RI: 22 Maret Pasar Turi Harus Sudah Beroperasi, Tak Boleh Mundur Lagi

Sebagai dasar diberlakukannya Restorative Justice adalah diatur didalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, sebagaimana diatur didalam Pasal 1 Ayat 1:

“Keadilan Restorative adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir dan; cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar Pengadilan (afdoening buiten process) dengan menggunakan pendekatan keadilan restorative. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum. Keadilan restorative (restorative justice) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi.

Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

Penutup :
a. Kesimpulan
Bahwa yang dapat dilakukan oleh penegak hukum, baik itu Polisi, Jaksa, maupun Hakim ialah dengan menggunakan upaya pendekatan restorative justice. Mendasar daripada hal tersebut, maka aparat penegak hukum (dhi. Jaksa) memberi fasilitas dengan cara mempertemukan para pihak atau memberikan waktu pertemuan para pihak untuk memusyawarakan kasus yang ada itu dan diselesakan bersama-sama, di luar penyelesaian di pengadilan. Dalam hal penggunaan konsep restorative justice, dilakukan dengan cara memberikan upaya pemulihan kepada kedua belah pihak, baik untuk pemulihan pihak korban atas perbuatan atau tindakan pelaku, maupun pemulihan pihak pelaku atas beban sosial-ekonomi. Pemulihan yang ditujukan kepada pihak korban ialah untuk agar korban tidak terganggu jiwanya, yang bisa disebabkan oleh trauma atas tindakan pihak pelaku. Untuk pihak pelaku, perlu mendapatkan edukasi atau pembinaan yang lebih agar pelaku tidak melakukan kembali atau mengulangi perbuatannya tersebut.

b. Saran
1. Perlunya diakomodir penyelesaian perkara pidana yang terjadi melalui Restorative Justice terhadap tindak pidana yang dilakukan ke dalam KUHAP yang akan datang dengan syarat tertentu, sehingga proses yang

BACA JUGA :  Penanganan Perkara Brigadir J, Patra M Zen Minta Agar Semua Pihak Ikuti Proses Hukum

demikian ini kiranya juga perlu dapat diterapkan pada semua pada tahap pemeriksaan dimulai pada tingkat Penyidikan (Kepolisian), Penuntutan (Kejaksaan), dan Pengadilan (Kehakiman).

2. Kewenangan yang dimiliki oleh aparat Penyidik dapat memberikan ruang kepada pelaku tindak pidana dan korban untuk melakukan pedamaian atau mediasi, apabila pada tahap mediasi telah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan perdamaian maka kesepakatan inilah yang dapat dijadikan alasan oleh Penyidik untuk menghentikan penyidikan, terlebih lagi hal ini dilakukan oleh masyarakat adat, yang mana negara mengakui keberadaan dari hukum adat yang ada di Indonesia tersebut.

 

Tinggalkan Balasan