Berita  

Kejaksaan Negeri Bangkalan Sukses Dalam Implementasi Program Restorative Justice

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Kejaksaan Negeri Bangkalan Sukses Dalam Implementasi Program Restorative Justice

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.-

Pada dasarnya program Keadilan Restoratif atau yang sering disebut Restorative Justice (RJ) yang dilenggarakan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) kabupaten Bangkalan kini menuai kesuksesan dalam pelaksanaanya.
Penyelesaian sebuah perkara tindak pidana pencurian ini terjadi terhadap salah seorang korban EM (36 thn) warga kampung Leban desa Bancaran kecamatan kota Bangkalan dengan seorang tersangka HP (25 thn) warga dusun Glugur desa Sobih kecamatan Burneh.

Dalam penyelenggaraan Restoratif Justis yang perdana ini Kajari Bangkalan Dr. Fahmi, S.H, M.H didampingi oleh korban dan pelaku serta keluarganya mengatakan, perdamaian ini terlaksana berhubung antara tersangka atau pelaku sudah ada perdamaian dengan pihak korban, jadi menurutnya dengan mempertimbangkan hati nurani dan dianggapnya sudah memenuhi syarat yang ditentukan, maka pihaknya sudah sepantasnya perkara tersebut dapat diselesaikan secara RJ.

BACA JUGA :  Food Truck Goes to Mandalika 2022 Hadir Bagi Penonton MotoGP

“Karena tersangka sudah melalui proses perdamaian dan tersangka melakukan perbuatan ini karena terhimpit kebutuhan ekonomi untuk membiayai adiknya sekolah, serta sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan nomor 15 tahun 2020 tentang Restorasi Justis, maka kasus ini bisa diselenggarakan secara Restoratif Justis” ungkapnya di depan awak media yang hadir (Senin, 28/11)
“Bagaimanapun jaksa berada pada pihak korban, apabila korban mau didamaikan, ya tentunya akan diarahkan proses RJ, namun apabila korban tidak mau jangan dipaksa dan tetap tidak bisa” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kejari Bangkalan itu berharap ke depan semoga akan lebih banyak lagi perkara yang nantinya bisa diselenggarakan secara Restoratif Justis, yang tentunya bila sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan.

Kajari juga menguraikan beberapa ketentuan perkara yang bisa dilaksanakan secara RJ, yaitu ;
– Tersangka belum pernah melakukan perbuatan tindak pidana.
– Ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun.
– Kerugian secara nominal tidak lebih dari dua juta limaratus rupiah.
– Korban sudah melakukan proses damai.
– Ada santunan atau ganti rugi terhadap korban.

Pada kesempatan yang sama Bahtiar Pradinata,SH selaku pengacara pada pihak korban memberikan apresiasinya kepada pihak kejaksaan yang telah memfasilitasi adanya pelaksanaan Restoratif Justis ini. Dikatakan, sebenarnya kondisi ekonomi kliennya ini memang sulit, sehingga ia melakukan tindak pidana ini karena dengan keterpaksaan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari membantu meringankan beban orang tuanya.
“Saya melihat dan mewakili dari klien kami karena keadaan ekonominya, bukan karena niat melainkan sebuah keterpaksaan untuk melakukan tindak pidana kejahatan” tegas Advokad berkacamata itu.

BACA JUGA :  Hadiri WEF, Presiden Jokowi Paparkan Strategi Indonesia Wujudkan Ekonomi Hijau

Sedangkan dari pihak keluarga korban juga menyampaikan rasa terimakasihnya kepada kejaksaan negeri Bangkalan atas terselenggaranya Restoratif Justis ini, karena menurutnya ini sebuah perkara kecil dan tidak semua kasus dan pelaku kejahatan harus diselesaikan di pengadilan dan pelaku harus dihukum.
Selain itu ia berharap kepada pelaku khususnya jangan sampai mengulangi perbuatan ini dan kepada semua masyarakat jangan sampai melakukan tindak kejahatan walaupun keadaan ekonomi yang cukup sulit, tuturnya.

Pelaksanaan Restoratif Justis berakhir dengan penyerahan beberapa barang bukti kepada pemiliknya berupa Hand Phone (milik korban) dan sepeda motor (milik pelaku) yang selama ini diamankan di kantor kejaksaan negeri Bangkalan.

Tinggalkan Balasan