Berita  

Kejari Surabaya Menetapkan Tersangka Oknum Satpol PP Kota Surabaya Ditahan, Diduga Menjual BB Hasil Sitaan Di Gudang Penyimpan Senilai Rp 500.000.000.-

Kejari Surabaya Menetapkan Tersangka Oknum Satpol PP Kota Surabaya Ditahan, Diduga Menjual BB Hasil Sitaan Di Gudang Penyimpan Senilai Rp 500.000.000.-

Surabaya — Jurnal Hukum Indonesia.- Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Danang Suryo Wibowo, menyatakan Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri Surabaya, menetapkan seorang oknum anggouta Satpol PP Surabaya berinisial F sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. terhitung mulai dikeluarkannya surat perintah penetapan tersangka pada hari rabu, tanggal 13/Juli/2022. diduga menjual barang bukti (BB) hasil sitaan ketertiban senilai Rp500 juta.

“Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : Print-05/M.5.10/Fd.1/07/2022 tanggal 13 Juli 202,” tegasnya dalam rilis, Kamis (14/7).

Kajari Surabaya menjelaskan, bahwa perkara ini awalnya sekitar bulan Mei, tersangka diduga telah menjual barang bukti (BB) hasil kegiatan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya yang berada di Gudang Satpol PP Kota Surabaya Jl. Tanjungsari No. 11-15 Surabaya kepada pihak lain senilai sekitar Rp500 juta.

BACA JUGA :  Presiden Joko Widodo Resmikan SPAM Wae Mese II

Kasatpol PP Kota Surabaya mendapat laporan saat melaksanakan kegiatan pengangkutan berlangsung, bahwa telah terjadi ada oknum Satpol PP mengangkut barang bukti hasil penertiban dari gudang Jalan Tanjung Sari
Surabaya tanpa seijin Pimpinanya KasatpolPP

“Dan segera dilakukan tindakan penghentian dan dilaporkan ke Kejari Surabaya untuk dilakukan proses hukum. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-09/M.5.10/Fd.1/06/2022 tanggal 6 Juni 2022,” tegasnya

Tersangka Seorang Oknum Anggouta Satpol PP Kota Surabaya dalam perkara tersebut dijerat dengan Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b Jo. Pasal 15 Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA :  Ketua DPD RI Minta Pemerintah Terapkan PPKM di Daerah dengan Kasus Omicron Tinggi

“Kepada tersangka juga dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan