Berita  

Ketua DPC PBB Surabaya Angkat Bicara, Terkait Penghuni Rusunawa Menengah Keatas

Ketua DPC PBB Surabaya Angkat Bicara, Terkait Penghuni Rusunawa Menengah Keatas

Surabaya – Jurnal Hukum Indonesia.- Hunian Rumah susun sewa (Rusunawa) di Surabaya sedianya bagi warga yang berekonomi sulit. Tapi nyatanya, penghuni rusunawa di Surabaya kebanyakan dihuni oleh sebagian besar orang-orang yang berkedudukannya menengah ke atas.

Seperti yang terlihat oleh awak media ini saat mengunjungi beberapa Rusunawa yang ada di kota Surabaya bagian Utara, tidak sedikit warga yang berpenghuni memiliki mobil bebagai jenis.

Menanggapi persoalan ini, Ketua DPC Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Surabaya Samsurin angkat bicara, pihaknya meminta kepada Dinas terkait untuk mengverifikasi kembali terhadap penghuni Rusunawa yang ada di kota Surabaya.

BACA JUGA :  RHEZKY SANDIKA DI LAPORKAN DI KEPOLISIAN METRO JAYA OLEH KUASA HUKUM DHIPA ADISTA JUSTICIA DR. DRS. HADI PURNOMO.MH, DIDUGA MELAKUKAN PENIPUAN DAN PENGGELAPAN

“Saya minta kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan agar mengverifikasi kembali penghuni Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya,” tuturnya, kepada media ini, Selasa (28/06/2022).

Ketua DPC PBB Surabaya Angkat Bicara, Terkait Penghuni Rusunawa Menengah Keatas

Selain itu, menurut ketua DPC PBB kota Surabaya, bahwa pihaknya sering mendapatkan aduan dari warga masyarakat Surabaya yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal dan berpenghasilan rendah (MBR).

“Saya banyak menerima aduan dari warga masyarakat Surabaya, yang sulit untuk bisa menyewa rusun. Bahkan Pemkot Surabaya hingga hari ini, tidak bisa melayani mereka dengan baik,” terang Samsurin.

BACA JUGA :  Erick Thohir Buka Rekrutmen Bersama BUMN 2022

“Suruh keluar itu yang bukan MBR,
masak tidak jeli mana warga yang layak dan tidak layak menempati rusun,” tegasnya.

Hal senada juga mendapatkan respon dari Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) Kecamatan Semampir Surabaya Moh Taufik, S.Kom., S.H., M.H., bahwa seharusnya Pemkot Surabaya harus mengkaji atau mengevaluasi ulang data-data penghuni Rusunawa yang ada di Surabaya.

“Hal tersebut, agar bisa mengetahui adanya penghuni yang tidak terdata tinggal di Rusun atau menyewa kepada penghuni Rusun dan hal ini juga agar bisa mengetahui mana penghuni Rusun sebenarnya terdata,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan