Berita  

KPK Terus Gencar Melakukan Penggeledahan di Beberapa Kantor Pemkab Bangkalan

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
KPK Terus Gencar Melakukan Penggeledahan di Beberapa Kantor Pemkab Bangkalan

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.- Dalam kurun waktu beberapa hari terakhir, KPK terus melakukan aksi penggeledahan terhadap beberapa kantor di wilayah kabupaten Bangkalan selain telah menggeledah rumah pribadi pejabat tinggi daerah.

Penggeledahan juga dilakukan terhadap beberapa kantor yang status kepala dinasnya sudah ditetapkan sebagai tersangka seperti yang dilakukan pada hari ini (Rabu, 26/10) pada kantor DPMD (Dinas Pengembangan Masyarakat dan Desa), Disnaker (Dinas Tenaga Kerja) dan Bapenda (Badan Pendapatan Daerah)

Sementara itu diketahui KPK juga akan melakukan pengembangan kasus lain yang kemungkinan nantinya akan ada tersangka lain yang ditetapkan.
Diyakini KPK dalam melakukan tugasnya tetap bekerja secara profesional dalam mengusut tuntas beberapa kasus di wilayah pemkab Bangkalan.

BACA JUGA :  Bupati H.M. Hartopo Lantik 32 Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus Formasi Tahun 2021

Diduga pengembangan kasus lainnya adalah, penyalahgunaan dana pokir, fee proyek, dan bahkan nantinya ada indikasi akan merembet kepada kasus kambing etawa dan kasus BUMD yang telah terjadi pada beberapa tahun lalu.

Diprediksi KPK juga akan melakukan penggeledahan paksa terhadap beberapa kantor dengan kepala dinas yang masih berstatus saksi. Sementara itu informasi yang diperoleh ada sekitar enam orang berstatus saksi dan juga pernah dipanggil KPK ke Polda Jatim beberapa minggu lalu.

Selain daripada itu saat ini dikabarkan Bupati Bangkalan tengah menjalani pencekalan KPK untuk tidak bepergian ke luar negeri.
Dilansir dari news detik.com tanggal 26/10 /2022 Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron resmi dicegah bepergian ke luar negeri. Pencekalan tersebut diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nursaleh menyebut pengajuan pencekalan Bupati RaLatif yang diusulkan KPK itu telah berlaku sejak 13 Oktober 2022 lalu. Dia menyebut untuk 6 bulan ke depan hingga 13 April 2023 Bupati Ra LaTif tidak dapat bepergian ke luar negeri.

BACA JUGA :  Gubernur Jatim Khofifah Serukan Jaga Kualitas Generasi Bangsa, Perang Lawan Narkoba

“Yang bersangkutan (Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron) masuk daftar pencegahan atas usulan dari KPK, masa berlaku pencegahan 13 Oktober 2022 sampai dengan 13 April 2023,” kata Ahmad detikcom, Rabu (26/10/2022).

Tinggalkan Balasan