Berita  

LAPORAN MASYARAKAT DUGAAN KORUPSI PROGRAM PTSL DESA PUNDUTTRATTE KABUPATEN GRESIK 8 BULAN DI POLRES GRESIK JALAN DI TEMPAT

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
LAPORAN MASYARAKAT DUGAAN KORUPSI PROGRAM PTSL DESA PUNDUTTRATTE KABUPATEN GRESIK 8 BULAN DI POLRES GRESIK JALAN DI TEMPAT

Gresik — Jurnal Hukum Indonesia.–

Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap(PTSL) dan kepala desa punduttratte kabupaten Gresik belum ada tindakan berarti atau penangkapan oleh pihak kepolisian. Atas Dugaan tindak pidana korupsi.progam PTSL Padahal kasusnya sudah di laporkan masyarakat ke pihak institusi kepolisian polres gresik sudah
8 bulan kasusnya masih gak jelas.

Lembaga Bantuan hukum masyarakat tertindas ( LBH. LANDAS) 7 /2/2023 mengatakan kepada awak media seharusnya
panitia PTSL maupun kepala desa tersebut bisa di tetapkan jadi tersangka karena para pelaku melakukan pemungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan program PTSL sesuai undang undang nomor 20 tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Kinerja kepolisian gresik perlu di pertanyakan itu jelas kurang profesional dalam menangani perkara tindak pidana korupsi PTSL, yang lagi ramai jadi sorotan serta perbincangan warga di desa punduttrstte kabupaten Gresik.

BACA JUGA :  Edarkan Miras di Tulungagung, Pemuda Asal Pesantren Berhasil Ditangkap Satresnarkoba Polres Tulungagung

Sementara salah satu warga berinisial R juga geram kurang puas dengan kinerja kepolisian gresik.

Karena laporannya sudah hampir 1 tahun .
Masih berjalan begitu begitu saja . masyarakat jadi kurang percaya dengan kinerja institusi kepolisian Gresik .sebagai penegak hukum di negara tercinta ini.

Tapi perkara ini tetap kami lanjutkan sampai tuntas ke meja hijau di pengadilan biar para pelaku pungli mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya, keadilan harus di tegakkan di desa kam, dan menindak tegas aparatur desa yang berani korupsi biar jadi contoh anak cucu kita di kemudian hari.

Kami beserta tokoh Masyarakat desa akan datang ke BIDPROPAM POLDA JATIM
Karena perkara yang di laporkan sudah berjalan hampir 1 tahun belum ada kepastian hukum dan jalan di tempat ungkapnya.

Tinggalkan Balasan