Jakarta – Jurnalhukumindonesia.com, Baru-baru ini Mabes Polri melalui Direktur Keamanan Negara (KAMNEG) Badan Intelijen dan Keamanan (BIK) menyebut akan memetakan masjid-masjid untuk mencegah penyebaran terorisme di Indonesia. Dalam keterangannya yang disiarkan di kanal Youtube MUI dalam kegiatan Halaqah Kebangsaan Optimalisasi Islam Wasathiyah Dalam Mencegah Ekstrimisme dan Terorisme, Direktur Kamneg BIK, Brigjen Pol Umar Effendi menyebutkan akan melakukan mapping masjid. Selasa (1/2/2022).
Pernyataan tersebut mengundang reaksi berbagai pihak, khususnya ormas Islam. Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi memandang pihak kepolisian jangan melakukan mapping kepada masjid saja tapi tempat ibadah agama lainnya juga.
Disisi lain, Jusuf Kalla yang juga Ketua Dewan Masjid Indonesia dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin menolak jika masjid disebut radikal, menurut mereka tidak ada masjid yang disebut sebagai radikal.
Direktur Eksekutif Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam-Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LDMI PBHMI), Muhammad Mulyono memandang bahwa pernyataan Direktur KAMNEG-BIK patut diwaspadai karena dipandang dapat menyudutkan umat Islam.
“Jangan sampai pernyataan memetakan masjid membuat umat Islam merasa tersudutkan dan malah menimbulkan kegaduhan ditengah Pemerintah yang sedang melawan Omicron dan membuka investasi asing di Indonesia,” tutur Mulyono.
Lebih lanjut Direktur LDMI tersebut juga menilai peran KAMNEG-BIK dalam melakukan pencegahan terorisme adalah dengan diskusi ke tokoh-tokoh Islam secara senyap bukannya berujar secara umum yang membuat multitafsir.
“Harusnya Brigjen Pol Umar sebagai Direktur KAMNEG-BIK melakukan silaturahmi ke tokoh-tokoh Islam dengam senyap sebagai tindakan efektif mencegah terrorisme bukan malah secara umum menyatakan akan mapping masjid, terus kalau sudah di mapping mau diapakan masjidnya? Harus diperjelas, jangan sampai ada pesan-pesan terselubung yang membuat umat Islam resah dan gelisah,” tutup Mulyono. (Red)
