Berita  

LSM PAKIS Tuntut Sekda Bangkalan Mundur dari Jabatannya

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
LSM PAKIS Tuntut Sekda Bangkalan Mundur dari Jabatannya

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.- Terbongkarnya kasus jual beli jabatan di kabupaten Bangkalan menjerat beberapa oknum pejabat menjadi status tersangka.

Saat ini Tim penyidik KPK terus melakukan penggeledahan paksa terhadap beberapa kantor dinas dan rumah pribadi terkait hal itu.

Menyikapi keadaan tersebut LSM PAKIS (Pusat Analisa Kajian Informasi Strategi) Bangkalan ambil langkah tegas untuk memberikan kecaman keras kepada Sekda (Sekretaris Daerah) agar mundur dari jabatannya. Pakis menganggap sekda dalam hal ini tidak becus dalam mengelola sistem birokrasi.

Sikap tersebut dituangkan Pakis dalam sebuah audiensinya di depan kantor Pemda kabupaten Bangkalan Kamis, 27/10 tepat pukul 10.15 WIB.

BACA JUGA :  Tanggap Darurat Penyakit Mulut dan Kuku, Gubernur Jatim Minta Pemkab/Pemkot Bangun Koordinasi Intensif

Abdurrahman Tohir mengatakan paska membacakan tuntutannya di depan pejabat yang ada, bahwa dalam keterkaitannya dengan penggeledahan KPK yang saat ini sedang berlangsung, sekda merupakan top leader atas kejadian tersebut. Oleh karena itu sekda pulalah dianggap sebagai penanggungjawab dan pengelola tata birokrasi pemerintahan di kabupaten Bangkalan. Untuk itu dia menuntut agar sekda Bangkalan mundur secara ksatria dari jabatannya.
“Kami datang dalam menanggapi polemik hukum yang saat ini terjadi di Bangkalan, dan atas kepedulian serta keprihatinan kami dengan adanya penegakan atau supremasi hukum yang sedang berlangsung penggeledahan oleh KPK. Kami mendesak dan meminta KPK agar lebih jeli terhadap hal hal yang memungkinkan adanya indikasi dan Markus terkait upaya supremasi hukum ini. Kami juga meminta agar sekda Bangkalan secara ksatria mundur atau mengundurkan diri dari jabatannya, karena sekda adalah top leader dan pimpinan OPD yang ada di kabupaten Bangkalan kami anggap tidak becus menjalankan tata birokrasi pemerintahan” terangnya saat diwawancarai.

BACA JUGA :  Jusuf Kalla : Gerakan 45 Lahirkan Generasi Pembelajar dan Penggerak

Selain itu Abdurrahman Tohir menegaskan, dari beberapa orang tersangka yang sudah ditetapkan KPK agar segera dan wajib mundur dari jabatannya. Hal itu menurutnya untuk menjaga marwah, citra dan stabilitas pemerintahan yang ada di kabupaten Bangkalan tercinta.

Sementara itu Drs. Bambang Setyawan, M.M. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangkalan yang mendampingi PAKIS mewakili Bupati dan jajaran yang tidak ada di tempat menyampaikan bahwa proses yang berkembang saat ini sepenuhnya akan diserahkan pada pihak KPK.

Tinggalkan Balasan