Berita  

Menuju Satu Data Sektoral, Pemkab Bangkalan Akan Pilih Dua OPD Terbaik

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Menuju Satu Data Sektoral, Pemkab Bangkalan Akan Pilih Dua OPD Terbaik

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melakukan upaya berkelanjutan untuk mewujudkan tersedianya satu data sektoral. Melalui Forum Data yang dikomandani Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku koordinator, Badan Pusat Statistik (BPS) selaku pembina dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku wali data menggelar Sosialisasi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, Jumat (2/12/2022).

Sosialisasi yang diikuti oleh Operator Satu Data Bangkalan dari setiap OPD di Ruang Sujaki Kantor Pemkab Bangkalan itu menghadirkan Suzatmo Putro selaku Statistik Ahli Muda BPS Provinsi Jawa Timur selaku narasumber.

BACA JUGA :  Presiden Jokowi dan PM Ismail Sabri Tunaikan Salat Jumat di Masjid Baiturrahim

Suzatmo menerangkan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral ini akan dilakukan secara mandiri. Oleh karena itu melalui sosialisasi ini akan dipaparkan teknisnya agar para peserta bisa memahami apa yang harus dilakukan.

“Jadi kita sosialisasikan bagaimana cara menilai. Dari penilaian itu dikirim ke BPS apakah nanti layak atau tidak, berdasarkan bukti-bukti dokumen yang diajukan,” katanya.

Sementara itu, Agus Sugianto Zein Kepala Diskominfo Bangkalan selaku wali data mengatakan, bahwa pelaksanaan evaluasi ini sebagai uji coba untuk mengetahui hasil pengumpulan statistik sektoral yang dilakukan oleh OPD selaku produsen data. Nantinya akan ditentukan OPD mana yang akan dipilih.

BACA JUGA :  DANBRIGIF 3 MARINIR PASMAR 3 AKHIRI MASA JABATAN DENGAN LAKSANAKAN APEL KHUSUS

Karena masih dalam tahap uji coba, maka Diskominfo sebagai wali data dan Bappeda sebagai koordinator nantinya akan memilih dua OPD yang pengelolaan datanya bagus.

“Jadi dua instansi ini nantinya yang akan berdiskusi menentukan OPD mana yang pengelolaan data statistiknya bagus,” imbuhnya.

Nantinya kata Agus, tiap tahun pemilihan OPD harus ditambah, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tersedianya data sektoral setiap instansi dalam rangka meningkatkan perencanaan urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Tinggalkan Balasan