Berita  

Pelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan atau Tidak?

Pelaksanaan Hak Asuh Anak: Perlu Pengadilan atau Tidak?

Jurnal Hukum Indonesia.- Perceraian merupakan suatu persoalan hukum yang dapat terjadi dalam masyarakat. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) telah menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Pasal 38 UU Perkawinan, putusnya suatu perkawinan dapat disebabkan oleh kematian, perceraian dan putusan pengadilan.

Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian tidak berarti kedua orang tua terlepas dari kewajiban untuk mengurus anak mereka. Hal tersebut diatur dalam Pasal 41 huruf a UU Perkawinan yang berbunyi:

“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusannya.”

Pasal 45 UU Perkawinan juga mengatur bahwa:
“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.” Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, jika terjadi suatu perceraian, maka anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyiz akan dipelihara oleh ibunya.

BACA JUGA :  Lindungi Anak, Menteri Johnny Minta Intensifkan Vaksinasi

Di sisi lainnya, jika sudah mumayyiz, maka perihal pemeliharaan anak akan diserahkan kepada sang anak untuk menentukan sendiri antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak asuhnya. tahapan untuk mendapatkan hak asuh anak dimulai dengan mengajukan permohonan baik ke Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri. Syarat-syarat umum untuk dilakukannya proses penetapan hak asuh anak adalah sebagai berikut:

1. Anak harus memiliki akte kelahiran dari orang tua asli;
2. Pemohon harus sudah pernah mengasuh anak minimal 6 (enam) bulan;
3. Kartu keluarga (kk) dan kartu tanda penduduk (ktp) orang tua asli;
4. Rekomendasi dari dinas sosial;
5. Surat keterangan catatan kepolisian (skck) bagi pemohon (suami dan istri); dan
6. Surat keterangan sehat dari dokter untuk suami dan istri.

BACA JUGA :  DANKODIKLATAL BUKA DIKMABA DAN DIKMATA TNI AL DI SATDIK-2 MAKASSAR

Selain itu, terdapat beberapa dokumen yang harus diserahkan dalam prosedur hak asuh anak baik di pengadilan negeri maupun pengadilan agama, yaitu:
1. Surat permohonan ke pengadilan;
2. Fotokopi surat nikah atau akte cerai pemohon bermeterai rp10.000,00;
3. Fotokopi ktp satu lembar a4 tanpa pemotongan;
4. Fotokopi akte kelahiran anak yang akan diasuh atau surat keterangan dokter sebanyak 1 (satu) lembar bermeterai rp10.000,00; dan
5. Surat keterangan gaji/penghasilan (bagi anggota pegawai sipil negara, tentara nasional indonesia dan polisi republik indonesia).

Apakah hak asuh anak harus berdasarkan penetapan pengadilan?
Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu merujuk kembali pada pengertian penetapan itu sendiri. Penetapan disebut juga sebagai beschikking dalam bahasa Belanda. Tidak seperti peraturan/ regeling, beschikking selalu bersifat individual dan konkrit. Penetapan merupakan hasil atau produk hukum baik dari Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri yang bukan sesungguhnya (jurisdicto voluntaria).

BACA JUGA :  Selayang Pandang Perjuangan Anak Penjual Tahu Keliling Menjadi Taruna Akpol

Hal ini dikarenakan dalam pengajuan hak asuh anak, hanya ada pemohon dan pada dasarnya ia tidak sedang berperkara dengan lawan, tetapi hanya melakukan permohonan saja. Selain itu, penetapan hanya mempunyai kekuatan hukum yang sepihak, sehingga sifat dari putusannya adalah declaratoir. Adapun sifat tersebut berarti bahwa penetapan hanya merupakan penegasan dan pernyataan saja, sehingga tidak menjadi
prasyarat mutlak dalam memberlakukan hak asuh anak.

Dengan kata lain, hak asuh anak pada
dasarnya tidak disertai kekuatan eksekutorial. Maka dari itu, untuk menjalankan atau mengeksekusi suatu putusan, khususnya dalam hal melaksanakan hak asuh anak, hakim
diberikan kekuatan eksekutorial.

Nara Sumber : LEMBAGA SANDYA KARA PRAWARA (SKP LAW FIRM)
Youtube : SKP LAW FIRM

Tinggalkan Balasan