Berita  

Pemerhati Desa Menyorot Kinerja Kejari Bangkalan Dalam Menetapkan Tersangka Terkait Kasus DD/ADD Tanjung Bumi

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Pemerhati Desa Menyorot Kinerja Kejari Bangkalan Dalam Menetapkan Tersangka Terkait Kasus DD/ADD Tanjung Bumi

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.-

Pada 28 Juni 2022 Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bangkalan telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) atas penyalahgunaan Dana Desa (DD) kepada Camat definitif Tanjung Bumi Ahmad Aman dan salah satu Kepala Desa Moh. Ruslan.

Dalam kaitannya salah seorang warga Tanjung Bumi yang namanya tidak mau dipublikasikan AR menyayangkan atas kinerja Kejari Bangkalan. Dia menganggap mereka (Kejari) tidak profesional dan tidak jeli dalam menetapkan tersangka. Dijelaskan bahwa pencairan DD pada prosesnya tidak melalui Camat setempat, bahkan langsung ke rekening desa. Namun keterlibatan Camat dalam kasus ini terseret sebagai tersangka. Sebuah pertanyaan besar baginya.

“Sangat disayangkan, kok malah Pak Camat yang terlibat, padahal beliau kan hanya sebagai kontrol dalam pengelolaan DD dan ADD” ungkap AR. (Rabu, 2/11).

BACA JUGA :  APEL KHUSUS DIGELAR, PERINGATI HUT POMAL DI SURABAYA

Menurutnya justru yang harus terlibat dalam kasus tersebut adalah perangkat desa. Karena pada dasarnya mereka lebih tahu alur keluar masuknya dana yang ada di desa. Keterlibatan bendahara sangat mutlak untuk memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa dengan diketahui sekretaris desa dan disetujui oleh BPD.

Sementara itu Camat hanya mengevaluasi dari beberapa laporan pertanggungjawaban desa, itupun jika laporan tersebut dianggap ada penyimpangan dan apabila Kepala Desa telah melakukan manipulasi tandatangan.
“Jika laporan itu berjalan dengan lancar, apa yang harus dievaluasi Camat, dan saya lebih cenderung kepada semua perangkat desa terutama bendahara dan sekretaris serta BPD sebagai kontrolnya” terangnya.

BACA JUGA :  Pramuka Se - Jatim Lanjutkan Pembangunan Huntara Tahap II Untuk Penyintas APG Semeru

AR bermaksud akan menghadap Kajari Bangkalan untuk menanyakan hal tersebut. Jika Kajari tidak menanggapinya dan tidak ada tindak lanjut, dalam waktu dekat dia akan melayangkan surat terkait aksi demonya dengan melibatkan beberapa aktifis dan media, pungkasnya.

Keterangan yang didapat dari Kasi Intel Kejari Bangkalan Dedi Franky menjelaskan, pihaknya melalui tim penyidik berupaya dalam penanganan kasus yang ditanganinya ini sudah memenuhi segala prosedur yang ada dan dengan beberapa alat bukti yang diperoleh. Sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Tanjung Bumi saat ini sudah tepat menurutnya untuk menetapkan tersangka. Dan menurutnya hal itu sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Bangkalan no 3 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa di kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2021. Selain itu juga berdasar pada Peraturan Bupati Bangkalan no 4 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dana desa tahun anggaran 2021.
“Kami sudah berupaya se maksimal mungkin dengan tim penyidik dalam menanganinya, dan kami sudah tetapkan dua orang tersangka. Penetapan tersangka itu berdasarkan Perbup yang ada. Kasus ini masih dalam proses pemberkasan dan tidak lama lagi akan kami limpahkan ke pengadilan dengan status terdakwa” kata Dedi menjelaskan.

Tinggalkan Balasan