Berita  

Pemkab Bangkalan Kembali Raih WTP untuk Kelima Kalinya

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Pemkab Bangkalan Kembali Raih WTP untuk Kelima Kalinya

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.-

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan kembali menerima penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut -turut untuk Laporan Keuangan dari Tahun Anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2021.

Penghargaan tertinggi atas laporan keuangan dari pemerintah pusat terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa timur tersebut dilaksanakan di di Hotel Bumi Surabaya dan dihadiri secara langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur, 37 Bupati dan Wali Kota Jawa Timur, Inspektorat dan Ketua DPRD Se Jawa Timur.

BACA JUGA :  Buka Rakerwil IPHI Probolinggo, Wagub Emil Paparkan Wacana Pembentukan Komunitas Pengusaha IPHI

Pada kesempatan tersebut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima secara langsung piagam dan plakat penghargaan dari Kepala Kanwil Ditjen Pembendaharaan Kemenkeu Provinsi Jawa Timur atas capaian WTP.

Sedangkan penghargaan kepada Kabupaten/Kota diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur kepada Bupati/Wali kota, termasuk kepada Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang diterima oleh Wakil Bupati Bangkalan Drs. Mohni, MM.

Selain mengucapkan selamat atas prestasi WTP yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah, Gubernur Jatim juga berharap capaian WTP dapat terus dipertahankan. Menurut Gubernur WTP adalah sebuah capaian untuk mengukur standar dari tertib administrasi dan akuntansi keuangan.

“Saya mohon kepada kita semua menjaga bahwa outcome dari seluruh anggaran yang kita gunakan ini betul-betul memiliki motif sesuai dengan pembukaan UUD 45 dan untuk membangun kesejahteraan,” ujar Khofifah.

Sedangkan Wabup Bangkalan mengatakan bahwa prestasi atas capaian WTP 5 tahun berturut-turut ini merupakan bentuk nyata dari komitmen Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Karena itu saya mengimbau agar semua pihak terutama perangkat daerah untuk terus mempertahankan capaian WTP ini. Karena melalui WTP ini juga akan menjadi tolak ukur terciptanya pemerintahan yang bersih,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan