Berita  

Pemkab Bangkalan Raih Penghargaan dalam Bhumandala Award 2022

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Pemkab Bangkalan Raih Penghargaan dalam Bhumandala Award 2022

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.-

Kabupaten Bangkalan melalui Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (Bappeda) setempat menerima Bhumandala Award. Bhumandala Award adalah penghargaan simpul jaringan informasi geospasial yang diselenggarakan 2 tahun sekali.

Prosen penilaian berdasarkan Perpres 27 tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanahkan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial harus memenuhi unsur standar data, metadata dan memenuhi kaidah interoperabilitas data.

Kabupaten Bangkalan berhasil meraih penghargaan Bhumandala Nawasena yang diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Drs Mohni MM di Hotel Borobudur, Jakarta.

BACA JUGA :  Dukung Kelancaran Ramadan dan Idulfitri, Pemerintah Akselerasi Laju Vaksinasi Covid-19

Nawasena berasal dari bahasa sansekerta yang berarti masa dean cerah. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan seluruh elemen infrastruktur informasi geospasial dengan baik.

“Serta melakukan pemanfaatan data informasi spasial dalam proses perencanaan pembangunan,” ujar Wabup.

Wabup menjelaskan terdapat 5 pilar yang dilakukan untuk meraih penghargaan tersebut. 5 pilar tersebut yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standarisasi data dan sumber daya manusia.

Dalam hal kebijakan pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Bupati 32 tahun 2020 tentang penyelenggaraan satu data Kabupaten Bangkalan, serta Peraturan Bupati 48 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan informasi geospasial daerah.

BACA JUGA :  Polda Metro Jaya Berlakukan Aturan Ganjil Genap Kecuali Tenaga Kesehatan

Sementara disisi kelembagaan Pemkab mengeluarkan Keputusan Bupati Bangkalan nomor 188.45/166/KPTS/433.013/2022 tentang forum satu data Kabupaten Pemkab Bangkalan.

“Dalam hal teknologi kita sudah mempunyai Aplikasi Bang Sadap (Bangkalan Satu Data Pembangunan),” imbuh Wabup.

Kemudian data yang ada di Bang Sadap telah distandarkan dengan ISO 19115 Big dan Metadata telah sesuai Kugi (Katalog Unsur Geografis Indonesia).

Terakhir disisi sumber daya manusia Pemkab telah melakukan peningkatan kapasitas SDM Operator Data dilakukan secara bertahap dengan narasumber dari Badan Informasi Geospasial.

“Kabupaten Bangkalan melalui forum satu data terus berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja tata kelola data dalam mendukung terwujudnya satu data Indonesia,” pungkasnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemkab akan melakukan sejumlah langkah. Pertama, menetapkan daftar data prioritas. Kedua, menyusun rencana aksi satu data. Ketiga, melakukan pembinaan data statistik sektoral. Keempat, meningkatkan kapasitas SDM Operator Data. Kelima, menggali inovasi data informasi spasial pada produsen data.

Tinggalkan Balasan