Berita  

Pemkab Lamongan Untuk Pelayanan Publik Tetap Hadir Saat Libur Lebaran

Pemkab Lamongan Untuk Pelayanan Publik Tetap Hadir Saat Libur Lebaran

Lamongan, Jurnal Hukum Indonesia.–

Menghadapi cuti bersama dalam rangka pelaksanaan hari raya keagamaan umat Islam 2023, para Aparatur Sipil Negara (ASN) dihimbau untuk tetap disiplin dalam menjalankan cuti tersebut.

Menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan surat edaran dengan nomor : 065/139/413.032/2023 yang berisikan 5 poin peraturan kedisiplinan untuk dipatuhi dan dijadikan pedoman ASN saat menjalankan cuti bersama tahun ini. Salah satunya ialah pelaksanaan pelayanan publik tetap diberlakukan selama cuti bersama hari raya Idul Fitri 1444 Hijriyah.

BACA JUGA :  BMKG: Gempa Susulan Terjadi di Kabupaten Cianjur Sebanyak 285

“Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Disdukcapil, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan juga fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan untuk tetap memberikan pelayanan pada cuti terhitung dari tanggal 19-25 April. Instansi terkait diharapkan untuk mengatur shift petugas pelayanan serta menginformasikan nama beserta contact person petugas pelayanan,” tutur Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Moch. Nalikan saat ditemui.

Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi program prioritas Lamongan yang diusung Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati Lamongan Abdul Rouf yakni 100% pelayanan publik berkualitas.

BACA JUGA :  KENANG KRI NANGGALA, PRAJURIT KRI DIPONEGORO-365 LAKSANAKAN UPACARA TABUR BUNGA DI LAUT BALI

“Pemkab Lamongan terus hadir memberikan pelayanan kepada publik yang bertujuan untuk menciptakan kondusifitas dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat maupun pemudik. Kamui sediakan layanan kesehatan dan MPP, maupun MPP Mini dan tetap beroperasi,” terang Nalikan.

Adapun poin lainnya yang tercantum dalam surat edaran di antaranya ialah, 1) pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, 2) larangan penggunaan kendaraan dinas saat melangsungkan cuti, 3) memperhatikan protokol perjalanan dalam negeri meliputi mengutamakan bepergian ke wisata dalam negeri, memperhatikan protokol yang ditetapkan Dishub, serta menerapkan protokol kesehatan, 4) kembali melakukan kewajiban dinas usai cuti berlangsung yakni pada tanggal 26 April mendatang.

Tinggalkan Balasan