Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.–
Penerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan berencana melakukan pencairan dana desa (DD) tahap pertama. Namun, hal itu masih belum terealisasi, karena, masih banyak Pemerintah Desa yang belum menetapkan APBDes-nya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bangkalan Rudiyanto menyatakan, banyak desa yang belum mengajukan pencairan DD tahap pertama. Penyebabnya, APBDes-nya belum rampung.
APBDes menjadi syarat untuk pencairan DD. Selain itu, juga sebagai laporan dalam penyerapan DD sebelumnya.
“Kami masih menunggu pengajuan semua desa merampungkan APBDes, agar dalam pengajuan nanti bisa serentak,” ujarnya.
Berdasarkan data upload APBDes di Monitoring dan Evaluasi (Monev) ADD dan DD, tertanggal 08 April 2023 capaian masih berada di angka 64,47 persen yang sudah merampungkan APBDes tahun 2023.
Rudi mengingatkan agar penyusunan APBDes sesuai dengan penggunaan Dana Desa (DD), diantaranya ketahanan pangan, bantuan langsung tunai dan prioritas desa, sehingga tak perlu revisi lagi.
“Peruntukan keuangan desa sudah diatur dalam peraturan Menteri Desa. Kami harap semua desa mengacu ke aturan yang berlaku,” tandasnya.
