Berita  

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara

Jurnal Hukum Indonesia.- Dalam Undang-Undang diatur tentang : Susunan, kekuasaan, hukum acara, dan kedudukan Hakim serta tata kerja administrasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadian Tinggi Tata Usaha Negara. Di tiap daerah tingkat II dibentuk sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota Kabupaten; pembentukan itu dilakukan dengan Keputusan Presiden.

Peradilan tata usaha negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan
menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peradilan ini diatur dalam UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

BACA JUGA :  Batalyon Komando 464 Kopasgat Gelar Upacar Wisuda Purna Tugas dan Pelepasan Prajurit Pindah Satuan

Pengadilan yang masuk dalam lingkungan peradilan tata usaha negara adalah:
• Pengadilan Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat pertama, berkedudukan di kota atau
ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten.
• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara: Pengadilan tingkat banding, berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.

Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1978 dihubungkan dengan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

BACA JUGA :  DANLANAL MATARAM PIMPIN UPACARA PERINGATAN HARI DHARMA SAMUDERA

Nara Sumber : LEMBAGA SANDYA KARA PRAWARA (SKP LAW FIRM)
Youtube : SKP LAW FIRM

Tinggalkan Balasan