Jakarta — Jurnal Hukum Indonesia.–
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mendapat mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pelayanan digital yang mudah dan ringkas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya Kementerian PANRB dalam mengakselerasi penerapan SPBE pun mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
“Saya terima kasih karena Mas Nadiem hari ini hadir di Kemenpan bersama dengan tim untuk mempertajam eksekusi SPBE. Saya senang dengan energi luar biasa dari Mas Menteri untuk percepatan mencapai target bersama,” ujar Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat berdiskusi terkait penajaman dan percepatan implementasi SPBE dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta Selatan, Rabu (05/04/2023).
Menteri Anas menyampaikan berbagai instrumen dan kebijakan sedang disiapkan untuk mempercepat penerapan SPBE secara nasional. Hal ini dinilai urgent untuk segera ditindaklanjuti karena digitalisasi birokrasi dan administrasi pemerintahan akan mendorong peningkatan kualitas layanan digital pemerintah kepada masyarakat, sehingga berdampak pada peningkatan kepuasan masyarakat.
Penerapan SPBE untuk pelayanan publik juga terus digencarkan Kementerian PANRB lewat Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital. MPP Digital menjadi sarana pengintegrasian berbagai jenis layanan kedalam genggaman. Lanjutnya dikatakan, penerapan SPBE membutuhkan kolaborasi dan sinergi berbagai pihak mulai dari internal pemerintah, swasta, bahkan masyarakat sebagai pengguna layanan pemerintah.
“Ini membutuhkan strong leader, kolektif, tidak bisa sendiri. Mudah-mudahan ini bisa segera jalan, sekaligus menjadi tekad yang kuat bagi kita bersama untuk mewujudkan SPBE,” jelas Menteri Anas.
Pada kesempatan yang sama, Mendikbudristek Nadiem Makarim mengungkapkan selama tiga tahun terakhir digitalisasi sistem pendidikan telah dilakukan secara mendalam di Indonesia. Sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, Menteri Nadiem turut mendukung agar seluruh sistem pemerintahan juga bisa mengalami proses digitalisasi yang efisien dan bermanfaat bagi masyarakat (citizen-centric).
“Jadi kami di sini untuk membahas berbagai macam isu bagaimana caranya meningkatkan dan menyebarkan proses digitalisasi agar pelayanan kepada publik jauh lebih baik,” jelas Nadiem.
Pengembangan MPP Digital secara bertahap untuk semakin mempermudah layanan kepada masyarakat pun turut diapresiasi oleh Founder Gojek tersebut. Best practice MPP Digital yang akan dimulai dan saat ini sedang diuji coba dinilai menjadi feedback yang sangat penting dalam pengembangan produk ke depan.
“Jadi dimulai dari best practice, kemudian rakyat memberikan feedback, lalu nanti akan dibuat secara nasional. Kami 100 persen mendukung,” pungkas Menteri Nadiem.
