Berita  

Pledoi Dedy Sucipto Sebut Tidak Penuhi Unsur. Dakwaan Dan Tuntutan  Jaksa Dinilai Kabur

Pledoi Dedy Sucipto Sebut Tidak Penuhi Unsur. Dakwaan Dan Tuntutan  Jaksa Dinilai Kabur

Surabaya – Jurnal Hukum Indonesia.- Sidang lanjutan terdakwa Dedy Sucipto selaku, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas sangkaan adanya, tindak pidana korupsi, kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, dengan agenda Replik atau tanggapan atas nota pembelaan terdakwa, Jumat (1/7/2022).

Dipersidangan tersebut, ketigaJaksa Penuntut Umum (JPU) Totok Walidi, Isa Ulinuha, Sri D,  menyampaikan tanggapannya berupa, dalam perkara tersebut, ada potensi kelebihan bayar atau kerugian uang negara.

Hal lainnya, potensi kelebihan bayar tidak mutlak sehingga, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari kejari Jember,  menganggap dari kenyataan PT.Anugerah Mitra Kinasih (Junaedi berkas terpisah), tidak menyelesaikan kelebihan bayar dan dengan bukti-bukti dipersidangan PT.Anugerah Mitra Kinasih (AMK) dalam rentan 60 hari (Addendum) tidak mengembalikan kelebihan juga tidak membayar denda sebagai sanksi.

Dalam perkara tersebut, ketiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkesan terlalu dini menetapkan Dedy Sucipto selaku, PPK terkait adanya, dugaan kelebihan bayar dan tidak terbayarnya denda sebagai sanksi bagi PT.AMK. Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 7,5 tahun.

BACA JUGA :  Bertemu Ketua DPR Korea Selatan, Presiden Siap Perkuat Kerja Sama dengan Korea Selatan

Dipersidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendasari jeratan pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang Undang nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau pasal 3 Undang Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutannya lebih dominan menyoal hal-hal teknis pekerjaan PT.AMK diantaranya, kurang volume pekerjaan yang diselesaikan PT.AMK serta tidak melaksanakan lantai pekerjaan bahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan Ahli dari Universitas Jember untuk penghitungan yang dinilai Ahli pekerjaan hanya 76 persen.

Dalam sidang pemeriksaan terdakwa, pada persidangan sebelumnya, terdakwa menyampaikan, pekerjaan proyek pasar Balung Jember, melalui laporan mingguan ke-13 bahwa terdakwa menyampaikan, pekerjaan proyek tersebut, sudah selesai 100 persen sehingga pasar Balung sudah bisa digunakan oleh, masyarakat.

BACA JUGA :  Operasi Ketupat Semeru 2022, Mulai 28 April - 9 Mei Siagakan 144.392 Ribu Personil Gabungan

Hal lainnya, disampaikan terdakwa, pada 27 September 2019, terdakwa ditunjuk sebagai PPK guna menggantikan Eko Ferdianto.

Perihal dokumen lelang proyek rehab pasar Balung Kulon Jember, disampaikan terdakwa, bahwa dokumen perencanaan, Spek (gambar), Rancangan Anggaran Biaya (RAB), HPS, RKS telah ada sebelumnya dan terdakwa hanya melaksanakan saja.

Penasehat Hukum Moch.Mas’ud dan Hendro Ferdyanto dalam nota pembelaan terdakwa, menyampaikan, bahwa selama proses persidangan ketiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mampu menghadirkan pelapor sebagai saksi.

Surat tuntutan ke tiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) , tidak cermat, kabur dan tidak rinci dalam menentukan adanya kerugian negara.

Hal lain, terkait peran dan unsur niat saling mepengaruhi, tingkat intensitas peran yang semakin besar bagi seseorang maka semakin nyata niat yang dilakukan sehingga, Penasehat Hukum terdakwa menilai unsur yang kedua tidak terpenuhi.

” Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain bagi terdakwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Totok, Isa, Sri selanjutnya tidak dapat membuktikan di persidangan bahwa terdakwa memperkaya diri sendiri berupa apa ?,” ungkap Penasehat Hukum terdakwa.

BACA JUGA :  Inilah 4 Himbauan Tegas Polri Terkait Kasus Brigadir J

Hal merugikan negara yang disangkakan terhadap terdakwa terkait proyek rehab pembangunan pasar Balung Kulon Jember, dalam prosentase 76 persen bukan 100 persen. Padahal, proyek yang dimaksud pada anggaran tahun 2019 telah serah terima di awal bulan tahun 2020 dan manfaat pembangunan proyek hasilnya, telah bermanfaat bagi masyarakat yang hasilnya sudah masuk ke Kas Daerah.

Namun, meski perkara ini sudah memasuki agenda Replik atau jawaban dari pihak JPU atas nota pembelaan terdakwa disampaikan Penasehat Hukum terdakwa, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, belum menyelesaikan kewajibannya, guna pembayaran proyek pasar Balung Kulon Jember.

Atas hal-hal diatas, nota pembelaan terdakwa bahwa semua unsur unsur tidak terpenuhi guna menjerat terdakwa serta pada tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum Totok Walidi (JPU) juga tidak melakukan tuntutan bagi terdakwa guna Uang Pengembalian (UP) atas sangkaan dugaan korupsi yang dijeratkan terdakwa.

Tinggalkan Balasan