Berita  

Private Jet dan Bias Tafsir Oligarki

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Private Jet dan Bias Tafsir Oligarki

Opini — Jurnal Hukum Indonesia.-

CEO Cyrus Network, Hasan Nasbi yang gencar memframing Anies Rasyid Baswedan, tak konsisten lantaran naik private jet waktu safari politik ke Sumatera Barat. Pesawat pribadi itu kata Willy Aditya, Ketua DPP Partai NasDem, merupakan milik Surya Paloh yang pernah dipakai Presiden Jokowi sewaktu kampanye pada Pilpres 2019.

Bahkan, di badan pesawat pribadi itu dibranding NasDem For Jokowi 2019. Ini bentuk totalitas Surya Paloh dan keluarga besar NasDem memenangkan Jokowi pada periode kedua. Hal yang sama dalam memperjuangkan Anies untuk Indonesia.

Memang, Nasbi termasuk bos lembaga survei yang tak yakin Anies dapat maju menjadi calon presiden. Ia sampai bertaruh Mobil Alphard untuk menyakinkan analisa politiknya ini benar. Ia menominasikan nama calon presiden Indonesia selain Anies.

Perkara naik pesawat pribadi ini, Anies dituding hipokrit dan hedonis. Ia juga dianggap “boneka oligarki”. Padahal CEO PolMark, Eep Saifullah Fattah menyebut Anies tokoh satu-satunya yang berani melawan oligarki sejak awal berkuasa di DKI Jakarta.

DIBALIK STOP REKLAMASI
Sebagai uji petik, pada 26 September 2018, Anies mencabut izin prinsip 13 pulau buatan di Teluk Jakarta, serta menghentikan proyek reklamasi wilayah tersebut. Kebijakan ini sesuai dengan janji kampanyenya pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Adapun 13 pulau yang dicabut izinnya meliputi Pulau A, B, dan E (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); Pulau H (pemegang izin PT Taman Harapan Indah); Pulau I, J, K, dan L (pemegang izin PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau I (pemegang izin PT Jaladri Kartika Paksi); Pulau M dan L (pemegang izin PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (pemegang izin PT Jakarta Propertindo); Pulau P dan Q (pemegang izin PT KEK Marunda Jakarta).

Sedangkan, pulau C, D (pemegang izin PT Kapuk Naga Indah); G (PT Muara Wisesa Samudra); dan N (PT Pelindo II) izinnya tidak dicabut lantaran sudah terlanjur dibangun.

Tindakan tegas Gubernur ini disebabkan oleh para pengembang yang melanggar desain dan analisa dampak lingkungan (Amdal). Ada pula yang membangun tanpa memperhatikan ketentuan tata ruang dan juga tak mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Keputusan ini barangtentu tak ujug-ujug dan semena-mena. Tetapi setelah melalui verifikasi administrasi dah faktual secara teliti dan cermat oleh Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Ternyata, para pengembang di atas tak memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga bisa berdampak buruk pada kehidupan nelayan kecil dan lingkungan hidup sekitar.

BACA JUGA :  Tiga Tahun Berturut-Turut, Jatim Raih Penghargaan Terbaik Pelaporan Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021

TAFSIR LURUS Vs BENGKOK OLIGARKI
Pasca kejadian tersebut, Anies dinilai cukup bernyali dan berani. Pasalnya, di balik perusahaan pengembang itu adalah “para naga” yang menguasa tanah di wilayah Ibu Kota Negara. Mereka ini sejatinya kaum oligarki yang menggunakan sumber kekayaan untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. Termasuk dengan cara melanggar ketentuan hukum.

Frasa Anies anti oligarki sesungguhnya persepsi publik atas kebjikan bertaji keadilan. Sedangkan, ia sendiri tak pernah menunjukan sikap anti oligarki. Apalagi, demokrasi dan oligarki bisa tumbuh bersamaan dalam fenomena politik normal.

Oligarki bukan hal baru. Konsep ini seusia dengan peradaban politik dunia. Sejak zaman Yunani sampai sekarang, selalu ada. Kendati dalam wujud yang berbeda pada tiap kurun waktu. Esensinya, kata Jeffrey A Winters, adalah wealth depense (pertahanan kekayaan). Aristoteles mengartikan oligarki dengan kekuasaan oleh segelintir kaum kaya.

Namun demikian, tak semua orang kaya itu kaum oligarki. Orang kaya yang oligarkis adalah orang yang menggunakan kuasa modal untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan demi melindungi dan mengembangkan usaha sekaligus bisnisnya. Mens rea dari berpolitik tiada lain kecuali untuk meraup keuntungan finansial yang sebesar-besarnya. Keuntungan finansialnya pun untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang kaya tersebut.

Dalam sistem politik yang oligarkis rakyat tak punya ruang kebijakan politik anggaran. Semua dari, oleh dan untuk kuasa modal. Kebijakan pro job and pro poor sekadar lips service belaka.

Peraturan perundangan dibuat dan anggaran dialokasikan dibawah kendali kaum oligark. Pemerintah dan anggota legislatif adalah tangan kanannya yang disokong penuh secara finansial, baik biaya politik maupun biaya hidupnya. Hubungan para penyelenggara negara dengan kaum kaya bersifat patron-klein.

BACA JUGA :  Bupati Hendy Pesan Ini kepada IPSM Jember

Kaum oligark tumbuh subur di negara demokrasi yang berkembang. Terlebih proses demokrasi masih berwujud demokrasi prosedural. Mereka selalu berada di kelompok yang aman dan paling minim resiko. Sehingga senantiasa bergabung dengan the rulling elite. Dan, sangat jarang mengadu nasib bersama dengan kelompok yang menentang pemerintahan yang kuat dan efektif.

Oleh karena itu, Winters yang juga seorang ilmuwan politik dari Northwestern University Amerika Serikat, membedakan dengan tegas antara teori oligarki dan teori elite. Dua teori ini bagi kaum awam relatif kabur dan tumpang tindih. Padahal perbedaannya sangat jelas.

Kaum oligark pasti kelompok elite. Namun, orang elite belum tentu kaum oligark. Semua bergantung pada niat berkuasa, cara berkuasa serta kebijakan dan politik anggarannya berpihak pada siapa.

Jadi, kaum oligark adalah seseorang atau sekelompok orang yang punya niat berkuasa untuk melindungi bisnis dan usahanya, menggunakan kuasa modal untuk berkuasa serta mengunakan segala fasilitas kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau segelintir orang kaya. Itulah kaum oligark.

Sedangkan, orang elite yang bukan kaum oligark adalah seseorang atau sekelompok orang kaya yang berkecimpung di dunia politik untuk kebaikan bersama, menggunakan amal usaha untuk meraih dukungan rakyat, serta menggunakan kekuasaan untuk berpihak pada kepentingan publik. Itulah orang kaya elite tak oligarkis.

JK DAN SP BUKAN OLIGARK
Dari review pendapat Winters, sangat kentara bahwa Nasbi menafsirkan oligarki berdasarkan tafsir jalan lain. Apalagi dengan sangat gelap mata menuding Jusuf Kalla dan Surya Paloh yang mendukung Anies dengan kaum oligark Indonesia. Kedua tokoh bangsa ini merupakan politisi senior yang kadar kebangsaannya sudah teruji dan terbukti. Putra asal Makkasar dan Aceh tersebut memilih tetap bertahan dalam orbit kekuasaan untuk regenerasi kepemimpinan nasional.

Memang, JK maupun SP dibesarkan oleh rezim Orde Baru yang Oligarkis Sultanik. Namun, dua tokoh yang selalu masuk di jajaran 100 tokoh terkaya di Indonesia versi Majalah Forbes dengan kekayaan triliunan rupiah. Akan tetapi, keduanya besar dalam tradisi aktivisme gerakan mahasiswa dan pemuda disamping bisnis dan usaha mandiri.

JK dan SP selalu merasa, negeri ini telah memberikan segalanya. Di sisa usia yang ada, keduanya bertekad memberikan sesuatu pada negeri ini. Ingin melihat negeri ini lebih baik dari sebelumnya.

BACA JUGA :  Wabup Bangkalan Hadiri Rakor Percepatan Penanganan Covid-19 dengan Gubernur Jatim

Sudah pasti, bila melihat JK dan SP sekarang, Richard Robinson dan Vidi R Hafiz, penulis buku Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, nampak dua tokoh kawakan ini sedang sekuat tenaga memperjuangkan suksesi kepemimpinan nasional pada Pilpres 2024.

Anies adalah putra terbaik bangsa yang didorong untuk reorganising power (menata ulang kekuasaan) di Tanah Air. Rekam jejak Anies dalam memimpin DKI Jakarta meyakinkan JK dan SP beserta jejaring sosial politiknya di Nusantara untuk melakukan gerakan perubahan restorasi Indonesia.

Sehubungan dengan restorasi Indonesia, semua harus ingat kata bijak dari Jim Rohn, seorang pengusaha, penulis dan motivator asal Inggris. Ia mengatakan: “Tujuan kepemimpinan yang baik adalah membantu mereka yang berkinerja buruk menjadi baik dan membantu mereka yang berkinerja baik menjadi lebih baik lagi.”

Tinggalkan Balasan