Berita  

Proyek Sudah Dilakukan Serah Terima, Pemkab Jember Belum Penuhi Kewajiban Dedy Sucipto Mohon Dibebaskan Dari Tuntutan

Proyek Sudah Dilakukan Serah Terima, Pemkab Jember Belum Penuhi Kewajiban Dedy Sucipto Mohon Dibebaskan Dari Tuntutan

Surabaya — Jurnal Hukum Indonesia.- Sidang terdakwa Dedy Sucipto kembali digelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan agenda jawaban/duplik dari Moch Mas’ud dan Hendro Ferdyanto sebagai Penasehat Hukum terdakwa Dedy Sucipto, atas isi replik Jaksa Penuntut Umum (JPU)Totok Walidi, Sri dan Isa Ulinuh,dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember, Selasa (5/7/2022).

Moch, Mas’ud dan Hendro Ferdyanto sebagai penasehat hukum terdakwa Dedy Sucipto, menyampaikan keberatan dengan isi replik Jaksa Penuntut Umum (JPU)Totok Walidi, Sri, dan Isa Ulinuh, karena banyak terdapat kejanggalan atau tidak jelas didalam isi replik (JPU), terutama mengenai pembuktian unsur unsur tindak pidana korupsi yang dijeratkan pada terdakwa Dedy sucipto mengenai subyek hukumnya tidak terpenuhi.

Hal tersebut, berdasarkan bukti bukti maupun keterangan para saksi saksi di persidangan, maka timbul fakta dipersidangan unsur setiap orang belum dapat ditujukan terhadap terdakwa.

BACA JUGA :  Kapolda Papua Menjelaskan Kronologi Penangkapan Pimpinan Separatis Papua Buchtar Tabuni

Sedangkan, unsur secara melawan hukumnya, adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa Dedy Sucipto dengan kesadaran penuh dan orang yang melakukannya mengetahui akan akibat dari perbuatannya.

Dalam hal ini, terdakwa Dedy Sucipto belum dapat dibuktikan kesalahannya dipersidangan, maka unsur secara melawan hukum belum dapat dibuktikan bagi terdakwa, lantaran peran dan unsur niat akan saling mempengaruhi tingkat intensitas peran yang semakin besar seseorang maka semakin nyata niat yang dilakukan sehingga unsurnya tidak terpenuhi.

Masih menurut Penasehat Hukum terdakwa, bahwa unsur memperkaya sendiri dan unsur merugikan keuangan negara dalam perkara yang melibatkan kliennya sebagai terdakwa unsurnya tidak terpenuhi lantaran, kerugian negara tidak dibuktikan dengan hasil pemeriksaan dengan kondisi sesungguhnya yang terjadi dilapangan.

BACA JUGA :  Ada Lansia Sebatang Kara Telantar, Bupati Ipuk Minta Maaf

Penasehat Hukum terdakwa Dedy Sucipto, menjelaskan didalam fakta persidangan, hanya terungkap melalui, keterangan para saksi saja, terhadap progres proyek pekerjaan pasar Balung Kulon Kabupaten Jember tahun anggaran 2019 hasil audit proyek tersebut, dalam prosentase 75 persen bukan 100 persen.

” Proyek pasar Balung Kulon Kabupaten Jember, menurut keterangan para saksi telah serah terima pada Januari tahun 2020 dan pekerjaan telah rampung 100 persen. Pasar Balung kini sudah bisa dinikmati oleh, masyarakat bahkan hasilnya dari sisi ekonomi masuk ke Kas Daerah kabupaten Jember namun hingga perkara ini naik ke meja hijau Pemkab Kabupaten Jember malah belum menyelesaikan kewajibannya terhadap penyedia jasa ,” imbuhnya.

BACA JUGA :  Tingkatkan Capaian Vaksinasi Lansia, Polisi Gunakan Gerobak Vaksin di Pasar

Berlandaskan unsur unsur diatas, Penasehat Hukum, Moch.Mas’ud dan Hendro Ferdyanto, menilai surat tuntutan JPU tidak cermat atau keliru dalam merumuskan dakwaan karena kapasitas terdakwa hanya pengganti dari pejabat PPK sebelumnya.

Hal lainnya, disampaikan, apakah keterlambatan pengerjaan proyek atau dalam suatu perikatan disebut korupsi ?.

Diujung pembicaraan, Penasehat Hukum terdakwa memohon terhadap Majelis Hakim guna menerima Duplik terdakwa, menyatakan, dakwaan dan tuntutan JPU batal demi hukum, menyatakan, perkara a-quo tidak diperiksa lebih lanjut, memerintahkan JPU guna membebaskan terdakwa dari tahanan serta memulihkan harkat dan martabat atau nama baik terdakwa.

Tinggalkan Balasan