Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.–
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bangkalan Drs Mohni MM mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual di Ruang Meeting Wakil Bupati, Senin (9/1/2023). Rapat ini dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Tito mengatakan angka inflasi nasional sangat ditentukan oleh kerja Pemerintah Pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat penting, hal itu terlihat dari inflasi nasional pada bulan September yaitu 5,9 persen dan turun pada bulan Oktober yaitu 5,7 persen.
“BI memperkirakan akan terjadi penurunan sedikit di bulan November, tetapi ternyata kita bisa menyentuh angka 5,42 persen. Di akhir tahun BPS merilis angka inflasi dengan kenaikan sedikit yaitu 5,51 persen, tetapi kita tidak perlu berkecil hati karena ada natal dan tahun baru (nataru), otomatis meningkat,” ucapnya.
Tito menambahkan, memasuki tahun politik masalah stabilitas harga pangan menjadi konsentrasi yang paling utama khususnya untuk masyarakat kelas bawah.
“Presiden menyampaikan agar kita semua harus mendukung dan konsisten mengendalikan harga barang dan jasa, yang kita sebut dengan indikator inflasi,” imbuhnya.
Sementara Plt Bupati Bangkalan mengungkapkan di tahun 2023 ini upaya untuk menekan angka inflasi di Kabupaten Bangkalan diharapkan bisa lebih dimaksimalkan.
“Kita berharap koordinasi dan komunikasi yang sudah terjalin selama ini harus kita optimalkan lagi apapun hasilnya,” pungkasnya.
