Berita  

Sindrom Kekuasaan, dari Balai Kota Ke Istana Merdeka

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Sindrom Kekuasaan, dari Balai Kota Ke Istana Merdeka

Opini — Jurnal Hukum Indonesia.-

Balai Kota DKI Jakarta adalah tempat kediaman Gubernur. Sedang, Istana Merdeka adalah tempat kediaman Presiden. Dua tempat ini merupakan simbol kekuasaan orang nomor satu di Jakarta dan Indonesia.

Jarak antara keduanya 3,5 km dengan waktu tempuh 7 menit lewat Jl Medan Merdeka Barat, atau 3,9 km dengan waktu tempuh 8 menit melalui Jl Abdul Muis, dan atau 4,4 km dengan waktu tempuh 9 menit jalur Jl Medan Merdeka Selatan.

HUBUNGAN DI PERSIMPANGAN
Kendati secara geografis Balai Kota dan Istana Merdeka relatif dekat, hubungan Anies Rasyid Baswedan dan Joko Widodo berada dalam persimpangan jalan. Dari bahasa tubuhnya, dua mantan Gubernur Jakarta terlihat tegang, seperti pada acara Ngunduh Mantu Kaesang Pangarep-Erina Gudono pada 11 Desember 2022.

Memang, presiden dan calon presiden tersebut bersalaman, bertatap muka serta terlihat berbicara. Tapi nampak hambar dan penuh basa-basi. Anies dan Ferry Farhati Ganis, istrinya, tertahan sejenak di atas Pelaminan. Ini karena permintaan dari besan perempuan Jokowi untuk berfoto. Tapi rupanya, momentum penting bersejarah tersebut lewat begitu saja. Padahal, ini kesempatan untuk memberikan pesan bahwa hubungan dua pemimpin nasional ini tak terjadi apa-apa, tetap guyub dan rukun.

Anies dan Jokowi merupakan figur tokoh yang dipertentangkan dari sisi karakter, jalan politik dan kebijakan dalam memimpin Ibu Kota Negara. Dua sosok ini pernah menghuni Balai Kota sebagai Gubernur DKI Jakarta. Bahkan lebih dari itu, keduanya punya riwayat perjuangan bersama pada Pilpres 2014.

Anies adalah juru bicara tim kampanye Jokowi. Sementara Jokowi adalah calon presiden yang didukung oleh Anies. Hubungan mesra keduanya berlanjut dalam kabinet Jokowi pertama. Namun, hubungan itu memburuk pada saat Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkena reshuffle kabinet pada 27 Juli 2016.

Perang urat saraf Anies dan Jokowi semakin mendebarkan, seketika Anies dicalonkan oleh Partai Gerindra dan PKS sebagai Gubernur DKI Jakarta bersama Sandiaga Uno pada 23 September 2016. Sedangkan, Jokowi mendukung Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok bersama Djarot Saiful Hidayat. Pasangan ini diusung oleh PDIP, Golkar, NasDem dan Hanura.

BACA JUGA :  Dewan Penasehat Law firm Dhipa Adista Justicia Irjen. Pol. Drs. Coki Manurung Menilai Hukum Yang Adil Dan Bijaksana Sangat Diperlukan Masyarakat

Anies ketika berkuasa di Balai Kota, acapkali tak sejalan dengan pemerintahan Jokowi dalam beberapa hal. Penanggulangan Pandemi Covid-19, penanganan banjir, upah buruh, penindakan pelanggaran protokoler kesehatan, untuk menyebut beberapa contoh. Ini imbas dari pertarungan Pilgub DKI Jakarta 2017 yang tak kunjung usai di masyarakat akar rumput.

Konflik tokoh asli Kuningan Jawa Barat dan Solo Jawa Tengah ini semakin mengeras sekarang, saat Anies dideklarasikan oleh NasDem sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022. Surya Paloh dan NasDem juga terdampak perang di bawah alam sadar antara presiden dan calon presiden yang sudah berlangsung 6 tahun lebih semenjak 2016 sampai saat ini.

Sepertinya, konflik Anies Jokowi mirip dengan konflik Megawati Soekarno Putri-Bambang Susilo Yudhoyono. Sebuah konflik yang sangat personal antara mantan dengan penguasa. Dan, antara mantan dan mantan penguasa. Sebuah sindroma kuasa dan pasca kuasa yang menjangkit para pemimpin di berbagai level.

SINDROM KEKUASAAN
Power sydrome vs postpower sydrome merupakan masalah mentalitas. Sindroma kuasa lazimnya ditandai secara klinis dengan peningkatan self esteem (harga diri). Sebaliknya, sindroma pasca kuasa secara klinis ditandai dengan penuruan harga diri. Semua itu berkaitan dengan perasaan memaknai hidup, pengakuan orang, hak keuangan dan protokoler, balas budi dan dendam, prestasi kerja dan seterusnya.

Kata “sydrome” berasal dari Bahasa Yunani “Sindrom” yang berarti berlari bersama. Namun dalam
The British Medical Association Illustrated Medical Dictionary, sindrom merupakan kumpulan tanda atau gejala klinis yang berhubungan dengan penyakit atau gangguan kesehatan.

Sindrom bahkan merupakan sebuah nama penyakit seperti Down Syndrome atau sindrom Crouzon. Yang disebut merupakan kelainan kromosom genetik 21 yang menyebabkan keterlambatan perkembangan dan intelektual. Sedang yang disebut kedua merupakan kelainan lahir dan cacat bawaan yang menyebabkan tulang tengkorak tak bisa tumbuh normal sehingga mempengaruhi bentuk kepala dan wajah.

Sesungguhnya, kekuasan merupakan sindrom yang menjadi penyakit bagi yang akan, sedang dan telah berkuasa. Sindrom ini berdampak terhadap kesehatan dan prilaku.

Orang yang berkuasa tampak secara fisik lebih sehat dan segar. Wajah kelihatan lebih muda dan bersih. Jiwanya lebih stabil dan bahagia. Ekonominya lebih sehat, serta tindakan lebih berpengaruh dan berdampak luas.

BACA JUGA :  Menjelang Sidang Tragedi Kanjuruhan, Mobil Brimob Panjang Baracuda Dan K9 Melakukan Gladi Bersih

Sebaliknya, orang yang tak berkuasa secara jasmani ringkih dan rentan sakit. Wajahnya terasa tua dan kusam. Rohaninya labil dan sedih. Keuangannya kurang sehat, dan tindakannya kurang berdampak dan berpengaruh luas.

Antara Anies dan Jokowi terjadi perang pengaruh dalam memenangkan hati rakyat. Keduanya terjangkit sindrom kekuasaan yang ingin berkuasa selamanya. Perang pengaruh ini telah menyeret para pendukungnya pada cara dan prilaku tak waras, serta mempertontonkan demokrasi topeng pada warga bangsa dan dunia.

MENCEGAH SINDROM
Sindrom kekuasaan itu harus dicegah agar tak terjerumus pada praktek kekuasaan yang salah dan sesat. Ini bisa dilakukan dengan glorifikasi pemimpin adil, tegak lurus pada prinsip good and clean governance (pemerintahan yang baik dan bersih), serta disiplin pada self control (pengendalian diri) demi menjauhi abuse of power (penyalanggunaan kekuasaan).

Dalam konteks pencegahan sindrom kekuasaan seperti saran Tarmizi Yusuf dalam buku “Mencegah Post-Power Syndrome Pascapensiun”, saya mengklafisikasikan 4 macam tipikal penguasa:

Pertama, penguasa yang tahu bahwa dirinya penguasa. Sehingga menggunakan kewenangannya untuk tujuan kekuasaan yang benar.

Kedua, penguasa yang tak tahu bahwa dirinya penguasa. Sehingga tak bisa mengunakan tugas dan fungsinya untuk tujuan kekuasaan yang benar.

Ketiga, penguasa yang tak berkuasa tahu bahwa dirinya tak berkuasa. Sehingga tak menjalankan kekuasaan apapun. Kecuali sebatas kewenangannya saja.

Keempat, penguasa yang tak berkuasa tak tahu bahwa dirinya tak berkuasa. Sehingga memanipulasi diri seolah penguasa tanpa legitimasi yang sah.

JALAN SENIOR-YUNIOR
Anies dan Jokowi memiliki pengertian kekuasaan yang spesifik. Kekuasaan bagi Anies adalah sarana melunasi janji kemerdekaan. Pengertian ini lebih mirip dengan perdefinisi kekuasaan menurut Max Weber yang lebih menekankan kekuasaan sebagai kesempatan mewujudkan cita-cita bersama.

Sementara, kekuasaan bagi Jokowi merupakan kekuatan untuk mengatur negara dan masyarakat. Pengertian ini lebih senada dengan perdefinisi kekuasaan menurut Mariam Budihardjo yang lebih menekankan kekuasaan sebagai kekuatan mempengaruhi orang lain.

Sesungguhnya, kekuasan bukan untuk kekuasan itu sendiri yang lebih melayani kepentingan penguasa dan kelompok oligarki. Di alam demokrasi, kekuasaan itu dari, oleh dan untuk rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan kekuasaan yang sebenarnya.

Kepemimpinan Anies dan Jokowi tampil berbeda. Selama memimpin Jakarta Anies lebih menghadirkan soft power (kekuasaan yang lembut). Sebaliknya, Jokowi lebih menunjukkan hard power (kekuasaan yang keras). Ini dibuktikan cara dua pemimpin memperlakukan para pengkritiknya.

BACA JUGA :  Pihak SPBU Kecamatan Kwanyar Bungkam Saat Ditanya Soal Kejanggalan Harga BBM dan Ijin Bangunan

Anies cenderung membiarkan para penghujatnya bebas mengkritik walau terkadang kritiknya sarat kebencian dan fitnah. Mereka tak satu pun yang dijerat secara hukum. Tak seorang pun selama pemerintahannya di Jakarta yang dibui lantaran membully Anies.

Jokowi sendiri lebih memilah-milih kritik konstruktif dengan kritik distruktif. Tak sedikit, pengkritik Jokowi yang berakhir di Hotel Prodeo. Apalagi, kritik yang sarat kebencian dan fitnah. Alasannya demi terbentuknya stabilitas sosial yang menghargai harkat dan martabat orang lain.

Sudah pasti, antara calon presiden dan presiden sepakat terhadap filosofi kepemimpinan Jawa. Betapa presiden memilki kekuasan yang besar sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dalam menjalankan triaspolitica John Locke tak boleh bertindak semena-mena. Persis dengan pepatah Jawa yang dikutip oleh Jokowi berikut:

“Pertama lamun sira sekti, ojo mateni yang berarti meskipun kamu sakti, jangan sekali-kali menjatuhkan.

Kemudian kedua adalah Lamun sira banter, ojo ndhisiki yang berarti meskipun kamu cepat, jangan selalu mendahului.

“Dan ketiga adalah Lamun sira pinter ojo minteri. Meskipun kamu pintar, jangan sok pintar”.

Anies dan Jokowi sebetulnya memiliki hubungan senior-yunior di pemerintahan. Jokowi merupakan gubernur Jakarta ke-14 yang berhasil menjadi presiden Indonesia ke-7. Kemudian Anies adalah gubernur Jakarta ke-17 yang paling berpeluang menjadi presiden Indonesia ke-8.

Semestinya, peta jalan Balai Kota ke Instana Merdeka yang dirintis oleh Jokowi juga bisa dilalui oleh Anies. Sehingga, keduanya dicatat sebagai presiden yang bangun karier presidensinya dari memimpin ibu kota lalu memimpin negara. Sayangnya, api jauh dari panggang. Masing-masing bukan seperti senior-yunior. Mengapa demikian? biar sejarah yang menjawabnya.

Penulis adalah Pendiri Eksan Institute

Tinggalkan Balasan