Berita  

Workshop Pengawasan Desa, Wabup Bangkalan: Program Prioritas Semoga Bermanfaat

Avatar of Jurnal Hukum Indonesia
Workshop Pengawasan Desa, Wabup Bangkalan: Program Prioritas Semoga Bermanfaat

Bangkalan — Jurnal Hukum Indonesia.-

Wakil Bupati (Wabup) Bangkalan Drs Mohni MM membuka kegiatan Kolaborasi Pengawasan Desa (Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan),Kamis (8/12/2022).

Kegiatan workshop yang dilaksanakan di Pendopo Pratanu Bangkalan tersebut diikuti oleh perangkat daerah terkait, Camat dan Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Bangkalan.

Workshop juga menghadirkan narasumber dari Komisi XI DPR RI R Imron Amin, Aditya Warman Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi, Investasi Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kemendes PDTT, Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur Alexander Setio Adi dan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kaneil DJPB Jawa Timur Basuki Rahmad.

BACA JUGA :  Jejak Sejarah Islam dan Kampung Islam Kauman Mangkunegaran

Dalam sambutannya Wabup mengatakan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa tahun 2022, ada beberapa pembangunan prioritas yang perlu dilaksanakan di Desa.

“Beberapa pembangunan prioritas tersebut yang pertama adalah program perlindungan sosial berupa BLT Desa sebesar minimal 40?ri anggaran dana desa. Yang kedua di bidang ketahanan pangan dan hewani minimal 20?ri anggaran dana desa. Yang ketiga kegiatan penanganan pandemi Covid-19 di desa sebesar 8% anggaran dana desa. Yang keempat kegiatan prioritas lainnya sebesar 32%,” ujar Wabup.

Prioritas pembangunan tersebut menurut Wabup diharapkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta pemulihan ekonomi nasional. Sehingga faktor pengawasan dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa sangatlah penting.

“Karena itu dilaksanakannya workshop, diharapkan adanya interaksi antara berbagai pihak terkait berbagai regulasi dan permasalahan yang ada. Hal ini sebagai upaya evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan desa dan pembangunan desa padang masing-masing desa di wilayah Kabupaten Bangkalan sehingga berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” harapnya.

Tinggalkan Balasan